Dinas Perikanan Lemah Sosialisasikan Program KAN

MEDIAJATIM.COM, Pamekasan-Keseriusan Dinas Perikanan Pemkab Pamekasan terhadap para nelayan yang tersebar di beberapa lokasi pesisir pantai, menuai sorotan DPRD setempat. Mereka menilai, instansi tersebut kurang serius merealisasikan program dari pemerintah pusat, yaitu berupa kartu asuransi nelayan (KAN).

Dari penelusuran mediajatim.com, warga pesisir di Pamekasan hampir merata tidak menerima KAN. Mereka tersebar di lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Larangan, Tlanakan, dan Pademawu. Itu yang pesisir selatan. Sedangkan daerah utara, meliputi Kecamatan Batumarmar dan Pasean.

Mereka mencari nafkah dengan mengandalkan hasil tangkap ikan di laut. Demi melindungi para nelayan, pemerintah pusat memberikan program KAN. Hanya saja, penerapan di lapangan belum optimal. Dari jumlah 1.100 KAN jatah perikanan, baru terealisasi 900 pedaftar.

Sedangkan sisanya, sebanyak 300 KAN belum diminati. Atas dasar itulah, anggota Komisi I DPRD Munaji Santoso menilai, perealisasian KAN di daerah belum maksimal. Salah satu faktornya, lantaran lemah menerapkan sosialisasi terhadap warga di setiap kecamatan yang memiliki daerah pesisir.

”Program KAN ini kan sudah jelas untuk memberikan bantuan terhadap para nelayan. Seharusnya disosialisasikan dengan optimal. Sehinga, hasilnya juga maksimal. Belum mendaftarnya ratusan nelayan kemungkinan besar lantaran tidak tahu informasi,” ujarnya.

Kata Munaji, tidak seluruh warga nelayan mengetahui program pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi, bagi mereka yang tergolong awam. Pihaknya meyakini, jika sosialisasi dioptimalkan, kemungkinan besar para nelayan akan berbondong-bondong mendaftarkan diri guna memperoleh asuransi keselamatan.

”Kenapa akan berbondong-bondong? Karena ada bantuan perlindungan keselamatan. Mereka tidak mendaftarkan diri lantaran tidak tahu secara pasti,” tegas politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Nurul Widiastuti, membantah jika dituding lemah sosialisasi dalam merealisasikan program KAN. Menurutnya, instansinya sudah melakukan langkah strategis untuk melaksanakan program pemerintah pusat tersebut. Dengan maksud dan tujuan, agar keselamatan nelayan terlindungi.

Salah satu langkahnya, berupa kegiatan sosialisasi di beberapa wilayah peisir pantai. Hanya saja, hasilnya belum 100 persen. Sebab, nelayan terkesan kurang respon tentang pentingnya asuransi. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti ketidakoptimalan perealisasian program tersebut. Salah satunya, akan berkoordinasi dengan Jasindo sebagai rekanan yang ditunjuk oleh kementerian.

”Kami akan kordinasikan persoalan ini. Mudah-mudahan, sisa nelayan yang belum mendaftarkan KAN ini bisa segera mendaftarkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bagaimanapun, kartu ini sangat penting bagi keselamatan nelayan,” responnya. (*)