Keputusan Azwar Anas Ubah Peta Politik Jatim

MediaJatim.com – Mundurnya Azwar Anas sebagai Wakil Gubernur mendampingi Syaifullah Yusuf dari Konstelasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, memunculkan kejutan bagi masyarakat Jawa Timur. Azwar Anas secara tiba-tiba melakukan langkah gentle, mengembalikan mandat maju sebagai calon wakil gubernur ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sabtu (06/01).

Sontak, mundurnya Anas sebagai calon wakil gubernur Jatim membuat banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Pakar politik Jawa Timur, Ali Humaidi mengatakan bahwa peta politik Pilgub Jawa Timur akan berubah. “Kalau Azwar Anas mundur, secara otomatis akan mengubah peta politik.”

“Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah ialah calon wakil gubernur tetap jadi jatah PDIP, tinggal mencari penggantinya dari kader PDIP,” kata salah satu Dosen Ilmu Politik, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Madura tersebut.

Sempat muncul Bu Risma, tapi saya belum yakin Bu Risma mau, lanjut Ali Humaidi. Karena dia masih konsentrasi penuh di Surabaya. Masyarakat Surabaya pun pastinya keberatan. Meskipun itu hak prioratif DPP PDIP. Setiap keputusan DPP pasti sudah melalui pertimbangan matang.

Dia juga mengungkapkan, peta politik yang akan berubah adalah aspek wilayah yang akan mempengaruhi terhadap massa pendukung terhadap pasangan yang diusung dua partai besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Yang pasti berubah jika Anas mundur, terkait aspek wilayah. Akankah Gus Ipul akan mengambil dari poros barat kembali,” tutur Ali Humairi saat diwawancarai MediaJatim.com.

Tapi selain itu, dari aspek kultural diyakini akan berdampak pada pengurangan dukungan dari golongan NU, sebab diketahui Azwar Anas tercatat sebagai ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama’ (ISNU) Jawa Timur.

“Aspek kultural, Anas adalah NU, ketua ISNU. Maka itu bisa saja mengurangi dari golongan NU. Berdampak pada berkurangnya dukungan massa NU,” jelasnya.

Secara perspektif etika politik, mundurnya Anas, menurut Ali Humaidi tidak apa-apa. Karena itu hak seorang Anas untuk mundur dengan berbagai pertimbangan. Kedua, masih ada waktu bagi PDIP untuk berpikir penggantinya yang setara dengan kemampuan Azwar Anas. Saya menangkap pengganti Anas itu nanti murni nasionalis. Kultur NU maupun non-NU tentu juga perlu menjadi pertimbangan.

“Kalau mundur di injury time, itu yang melabrak etika politik. Tapi kalau mundur secara baik-baik dan rasionalitas yang bisa diterima oleh pendukung atau partai, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa bahwa DPP perlu mempertimbangkan keinginan Syaifullah Yusuf. Maunya karakter seperti apa calon wakil gubernur yang akan mendampinginya,” jelas Ali Humaidi.

“Misal Gus Ipul dari birokrat dan NU menginginkan pendamping dari luar NU dan tua muda jadi pertimbangan,” tukas pria yang akrab dipanggil Humaidi tersebut.

Bahkan Masyarakat terkejut dengan mundurnya Anas. Itu perlu dikaji apa karena fitnah, pertimbangan keluarga, atau ingin full mengabdi di Banyuwangi. Tapi kenapa tidak jadi pertimbangan sejak awal.

Ali Humaidi juga menyangka, jangan-jangan ada ketidakrelaan dari PDIP. Karena Anas itu bukan kader PDIP murni. “Dia dulu latar belakangnya PKB. Dia jadi kader PDIP hanya karena direkom PDIP saja di Pilkada Banyuwangi. Kader PDIP murni ya Risma. Bukan kader yang berideologi PDIP.”

Dan elektabilitas Gus Ipul, perlu survei lagi. Karena sejak awal Azwar Anas bisa mendongkrak suaranya Gus Ipul, dari poros mataraman (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo) dan Anas berprestasi. Kalau sekarang ke Bu Risma, tentu menarik meskipun hanya kuat di Surabaya, derah lainnya tidak ada. Perlu ekstra lagi Gus Ipul untuk meyakinkan ke publik guna menaikkan elektabilitas, papar Ali Humaidi.

“Gus Ipul perlu mencari pengganti yang prestasinya setara Azwar Anas dan punya basis di luar NU, sehingga ada keseimbangan. Juga yang terpenting adalah berprestasi,” pungkasnya.

Reporter: Sule Sulaiman

Redaktur: Nur Aini

Foto: merdeka.com