Achsanul Qosasi Mendukung Penuh Pelaksanaan PKH

MediaJatim.com, Kediri – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi (AQ) menjadi narasumber dalam Dialog Nasional PKH Indonesia Maju yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/7). Dialog ini juga menghadirkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, dan Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Sarmuji.

Dalam kesempatan itu, AQ mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan PKH. BPK, lanjutnya, akan terus mengawal anggaran PKH agar tepat sasaran.

“Apalagi tahun depan anggarannya akan ditambah. Maka pengawasan harus semakin ditingkatkan,” tegas AQ.

Sebanyak 750 undangan menyimak dialog dari awal hingga akhir dengan penuh antusias. Mereka terdiri dari para penerima PKH, pendamping, operator, Koordinator Kabupaten/Kota PKH, Koordinator Wilayah PKH, Taruna Siaga Bencana, Sakti Peksos, dan Tenaga Pelopor Perdamaian. Hadirnya unsur camat dan lurah sekabupaten Kediri. Terlihat juga hadir pimpinan wilayah dan pimpinan cabang BNI serta perwakilan dan Bank Indonesia.

Acara berlangsung santai, hangat, dan tak berjarak. Saat AQ menyampaikan paparan dan pertanyaan, hadirin berebut menjawab.

“Coba sebutkan apa kepanjangan dari BPK dan apa fungsinya,” tanya AQ sambil berjalan ke tengah-tengah pendopo seraya menyapa beberapa Penerima dan Pendamping PKH.

Sementara itu di tempat yang sama, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sarmuji mendukung rencana kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019 menjadi Rp32 triliun dengan catatan disalurkan tepat sasaran dan sesuai tujuan program.

“Alhamdulillah sejak PKH lahir kemiskinan kita makin lama makin menurun. Ini adalah kontribusi yang sangat nyata. Maka DPR tidak segan-segan berapapun anggaran yang diminta pemerintah, DPR akan meloloskan,” katanya.

Ia mengungkapkan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam PKH ini sudah sangat baik, sehingga DPR mendukung penuh usaha pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Anggota Badan Legislasi DPR ini mengatakan PKH adalah program prioritas pemerintah yang tujuannya tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Jadi program pemerintah disesuaikan dengan tujuan dalam pembukaan UUD 1945,” katanya.

Dikatakan Sarmuji, DPR mendukug PKH karena sejalan dengan 4 Target Pembangunan DPR yakni (1) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setiap rupiah harus berkontribusi terhadap IPM, (2) Penurunan angka kemiskinan, (3) Pengurangan angka pengangguran dan (4) Pengurangan kesenjangan ekonomi atau gini ratio.

“Inilah dasar kita mengapa PKH harus dilanjutkan. Melalui PKH kita berharap Indonesia semakin sejahtera,” katanya.

Pada sesi berikutnya, giliran Sarmuji melempar pertanyaan tentang tujuan negara dalam UUD 1945. Kali ini seorang Pendamping PKH yang berhasil menjawab. Hadirinpun bertepuk tangan meriah saat Sarmuji menyerahkan hadiah laptop.

“Suasana yang sedekat ini penting kita bangun dengan masyarakat. Sosialisasi program dan kemajuan yg dicapai dengan cara yang ringan sehingga mereka mampu memahami. Mudah-mudahan mereka makin termotivasi untuk mandiri,” kata Dirjen.

Dalam acara tersebut diserahkan juga Sertifikat Graduasi bagi tiga KPM Sejahtera Mandiri dan lima anak berpretasi diberbagai bidang.

Reporter: Ist

Redaktur: Sulaiman