Jokowi-Ma’ruf Amin, Interpretasi Umara dan Ulama?

Teka-teki seputar siapa sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 kini sudah terjawab. Kamis, 9 Agustus 2019, di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Jokowi bersama sembilan partai koalisi sepakat untuk mengusung KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2019.

Sebelumnya, mencuat kabar bahwa sosok cawapres yang akan mendampingi calon petahana tersebut adalah berinisial M. Maka, muncul nama Mahfud MD di garis terdepan. Ia menjadi kandidat terkuat sebelum terjadi dinamika politik di akhir laga. Ya, sembilan petinggi partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja saat itu sepakat memilih Ma’ruf Amin daripada Mahfud MD. Kenapa mesti Ma’ruf Amin?

Banyak yang menilai bahwa Ma’ruf Amin merupakan sosok paling ideal mendampingi Jokowi. Ma’ruf Amin merupakan sosok utuh sebagai tokoh agama sekaligus tokoh politik. Tentu segudang pengalaman menjadi bahan pertimbangan. Sebagai tokoh agama, ia menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Aam PBNU. Sebagai tokoh politik, ia pernah duduk di DPR dan MPR serta menjadi dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sebagai tokoh agama, Ma’ruf Amin diharap mampu mengakomodir suara di tingkat bawah yang mayoritas adalah warga nahdliyyin. Bagaimanapun juga, di panggung politik, suara NU tetaplah memiliki daya tarik tersendiri dan menjadi rebutan. Selain menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, masyarakat NU—jika tidak dikatakan fanatik—sangat takzim terhadap ulama sehingga apapun yang menjadi keputusan, ulama tetap dinomorsatukan. Sementara Mahfud MD dinilai kurang tepat sebagai interpretasi dari sosok nahdliyyin. Sebagaimana pernyataan KH Said Aqil Siradj, ketua umum PBNU bahwa lelaki yang lahir di Madura itu hanya dekat dengan NU, bukan kader NU.

Terpilihnya Ma’ruf Amin juga bagian dari strategi politik. Sebagaimana diketahui, kursi calon wakil presiden menjadi primadona dan diperebutkan oleh para elite partai, yang sejatinya berburu kekuasaan pada pemilu 2024. Asumsinya, jika pada pemilu 2019 kembali terpilih, maka pada pemilu 2024 Jokowi tidak bisa mencalonkan kembali karena sudah dua periode. Oleh karena itu, kursi wakil presiden dinilai sangat kuat sebagai batu loncatan menggalang kekuatan maju sebagai calon presiden.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai platform utama pengusung Jokowi sangat hati-hati menjaga harmonisasi keluarga di kabinet Indonesia Kerja. Mereka tahu bahwa para elite partai yang berkoalisi sama-sama mengincar kursi nomor dua RI, sebut saja Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), Muhammad Romahurmuziy (PPP), Osman Sapta Odang (Hanura) dan Hary Tanoesodibjo (Perindo). Dengan mengambil tokoh di luar non-partai pengusung, tetapi dapat merepresentasikan calon ideal yang diinginkan para elite partai, maka kemungkinan terjadinya poros ketiga sangat kecil. Apalagi deklarasi pencalonan dilakukan pada masa-masa injury time yang tentunya juga akan sangat sulit membuat poros baru.

Pasangan Umara-Ulama

Belakangan ini kursi kepresidenan kerap digembar-gembor dengan isu-isu miring seperti Jokowi komunis, Jokowi antek asing, hingga Jokowi yang anti ulama. Isu-isu SARA semakin santer berkembang, terutama menyangkut isu-isu keagamaan. Dengan menggandeng Ma’ruf Amin, Jokowi seakan ingin menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Umara dan ulama harus bersinergi, beriringan memajukan bangsa dan negara. Indonesia merdeka atas jasa ulama. Keputusan-keputusan penting pasca kemerdekaan juga atas andil ulama. Maka, seyogianya antara ulama dan umara bahu-membahu dan saling melengkapi dalam mengambil kebijakan strategis.

Dengan memilih Ma’ruf, dukungan suara kepada Jokowi akan lebih variatif daripada jokowi menggandeng Mahfud. Ma’ruf dan Mahfud adalah tokoh muslim berbeda corak dan pemikiran. Ma’ruf adalah ulama NU yang dipandang konservatif-toleran, sementara Mahfud adalah seorang akadmisi dan tokoh moderat. Ma’ruf dapat menjadi strategi untuk meredam kelompok kanan yang tidak simpatik kepada Jokowi.
Terlepas dari hal di atas, bukan berarti Ma’ruf menjadi sosok ideal pendamping Jokowi.

Corak pemikiran yang dinilai lebih konservatif bisa menjadi celah untuk menurunkan dukungan suara kepada siapa pun yang tidak simpatik kepada tokoh konservatif. Namun dukungan dari kalangan moderat, secara politis tetap kuat, karena Ma’ruf masih representasi dari tokoh NU.
Sebagai background umara dan ulama, setidaknya isu-isu SARA khususnya keagamaan bisa diredam sehingga pertarungan nanti benar-benar menjadi sebuah pertarungan konsep dan gagasan menuju Indonesia berdaulat. Semoga.

*) Mahasiswa pascasarjana IAIN Jember