MediaJatim.com, Pamekasan – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Suli Faris mengaku kecewa dengan pembelian tembakau yang dilakukan pihak pabrikan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Menurut Suli, ada beberapa pabrik besar yang tidak serius dalam melakukan pembelian. Seperti PT Sampoerna yang hanya membeli tembakau hasil proyek kemitraan. Padahal kita ketahui petani yang bergabung dengan kelompok tani kemitraan jumlahnya tidak mencapai 20 persen.
“Pabrik besar sekarang seakan tidak serius membeli tembakau petani. Mereka hanya membeli tembakau petani yang bergabung di kelompok tani yang bermitra. Misalnya PT Sampoerna,” ujar politisi Partai Bulan Bintang tersebut, Kamis (23/08).
Di samping itu, tambah Suli Faris, harga yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan petani. Kita tahu bahwa Sampoerna pabrik besar dan produk produknya sangat laris di pasaran.
“Bila dia tidak serius dalam melakukan pembelian dan harga yg dikeluarkan tidak layak maka bisa dikatakan bahwa sampoerna tidak termasuk pihak yg peduli dan tidak memikirkan nasib petani,” tambahnya.
“Seharusnya pihak pabrik tidak mentang mentang karena punya uang lalu se enaknya. Pabrik dan petani seharusnya saling menghargai dan bekerja sama untuk saling menguntungkan, pabrik kalau tidak ada petani gak akan bisa produksi rokok, petani juga seperti itu bila tidak pabrik rokok tembakaunya juga gak akan laku, jadi antara pabrik dan petani ialah dua pihak yang saling menggantungkan dan seharusnya kedudukannya ada pada garis lurus, pabrik dan petani tidak bisa diposisikan seperti atasan dan bawahan dan tidak seperti buruh dan majikan,” jelas Suli Faris.
Suli juga berharap pemerintah kabupaten Pamekasan bersama tim pemantau tata niaga tembakau secepatnya melakukan pemantauan dan tindakan yang diperlukan agar petani tidak dirugikan secara terus menerus.
“Karena ini murni bisnis lalu pemerintah tidak mau ikut campur. Saya rasa pemerintah wajib aktif memantau urusan tembakau untuk melindungi petani dari konspirasi pemilik modal. Kalau pemerintah bersama tim tidak bisa melakukan tindakan tegas maka tidak perlu lagi dianggarkan di APBD anggaran pemantauan tata niaga tembakau,” harapnya.
Selain pabrik Sampoerna, menurutnya, juga masih ada pabrik lain yang ditengarai juga belum melakukan pembelian dengan cara yang transparan, misalnya saja ada beberapa pabrik yang masih dengan timbangan.
Reporter: Sulaiman
Redaktur: Aryudi
