oleh

Banyak Pemilih Beda TPS dalam Satu KK, Kinerja Panitia Tuai Sorotan

Mediajatim.com, Sumenep – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dikeluhkan oleh masyarakat pemilih di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kinerja panitia pun memuai sorotan.

Salah satunya Abrori Mannan, seorang politisi senior di kabupaten ujung timur Pulau Madura. Dirinya mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat di Kecamatan Pragaan, seperti pemilih yang satu Kartu Keluarga (KK) tapi berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak sama.

“Bertambahnya TPS kali ini jangan hanya dilihat karena Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak, tapi sejatinya juga dalam rangka mempermudah dan mempercepat pemilih. Kalau TPS berbeda dalam satu KK namun lokasinya dekat masih mending, tapi yang terjadi malah ada yang lokasi TPS-nya sampai beda dusun. Sungguh ini malah mempersulit. Jadi sebenarnya dulu seperti apa saat pencacahan pada masyarakat pemilih yang dilakukan penitia pemilu,” sesalnya kepada MediaJatim.com, Senin (15/4/2019).

Hal tersebut juga bisa mengakibatkan para pemilih malas untuk hadir karena TPS karena terlalu jauh. Sehingga nantinya akan banyak pemilih golput. Jika banyak kertas surat suara tak terpakai, dirinya khawatir nanti dimanfaatkan untuk kecurangan oleh oknum pelaksana yang tidak bertanggung jawab.

“Kalau seperti ini keadaannya, maka pelaksanaan pemilu perlu pengawasan yang maksimal. Kalau ada masyarakat yang merasa jauh, sesungguhnya masih ada waktu untuk minta surat pindah TPS, tapi apakah di KPPS menyiapkan formulir A5 yang cukup. Saya lihat terkait mekanisme pindah TPS ini masyarakat juga banyak yang belum mengetahui, mungkin karena minimnya sosialisasi dari panitia. Padahal, biaya sosialisasi itu juga sudah dianggarkan,” tuturnya.

Abrari yanf juga sebagai kontestan pemilu, menyayangkan kabar sampai H-1 ini masih banyak masyarakat pemilih yang belum mendapatkan formulir C6.

“Kalau kejadian C6 yang belum terdistribusi, saya rasa karena penitia di tingkat KPPS banyak orang baru dan tidak matang. Bayangkan 17 April mau pemilu, sedangkan rekrutmen KPPS dilakukan 20 Maret, kan sangat mepet persiapannya. Apalagi saya dengar rekrutmen panitia juga ada indikasi main dari pihak tertentu, seperti memasukkan orang-orang yang tidak punya kompetensi tapi karena kepentingan politik yang terselubung jadi tetap dipaksakan untuk jadi panitia, maka seperti ini efeknya sehingga C6 belum sampai-sampai, karena mereka mengang tidak ahli untuk jadi panitia,” bebernya.

Ia mengimbau kepada semua pihak terkait tolong ke depan harus lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan menyukseskan perta demokrasi rakyat secara bersih, jujur dan adil.

“Serta kepada masyarakat apabila kalian menemui adanya pelanggaran Pemilu jangan takut untuk melaporkan kepada pengawas pemilu. Tentu dengan menyiapkan alat bukti yang kuat,” pungkasnya.

Reporter: A.K

Redaktur: A6