oleh

Penerbitan Keputusan Rektor IAIN Madura Dinilai Sepihak dan Gegabah

MediaJatim.com, Pamekasan – Keputusan Rektor IAIN Madura yang dikeluarkan pada Jum’at (05/06) lalu terkait pemberian sanksi kepada empat mahasiswa, Imron Sayyadi, Idrus Ali, Moh.Rofiqi dan Moh. Abdan Syakuro dinilai sepihak, gegabah, dan terkesan dipaksakan. Komentar itu datang dari mahasiswa bersangkutan.

Moh. Rofiqi menilai, miris melihat kondisi kampus hari ini, seolah anti demonstrasi. Padahal, lanjut Fiki, sapaan akrabnya, mahasiswa juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi saat melihat persoalan yang seakan dibiarkan oleh para petinggi kampus.

“Dan saya melihat penegakan kode etik di IAIN Madura seakan tebang pilih. Coba perhatikan dan kaji secara detail sanksi yang diberikan kepada sejumlah mahasiswa (Demonstran) oleh tim Kode Etik. Saya kira tidak tepat. Atau memang ada faktor lain sehingga terkesan dipaksakan,” ungkap Aktivis PMII tersebut.

Fiki kecewa pada pihak Dewan Kode Etik. Pasalnya, tahapan atau prosedur pemberian sanksi terhadap Fiki dirasa terlalu gegabah. Padahal, tegas Fiki, harusnya ada pendalaman kasus dan pemanggilan orangtua.

“Namun yang ini tidak, terkesan dipaksakan,” kata Fiki Via WhatsApp, (6/7/2019).

Penilaian yang sama datang dari Idrus Ali. Ia mengatakan, keberadaan kode etik kurang begitu maksimal karena sidang hanya dilakukan satu kali kemudian langsung diskorsing.

“Padahal kata Ketua Dewan Kode Etik, Bapak Syaiful Hadi, proses kode etik ada sidang kedua,” tutur Idrus mengungkit pernyataan pihak Ketua Dewan Kode Etik.

Baca Juga:  Polemik Pilkades Pamaroh Belum Usai, Cakades Akan Dimintai Keterangan

Selain penerbitan Keputusan Rektor dinilai gegabah, singgung Idrus, ternyata pelapor dari perkara tersebab aksi di sela-sela pemilihan mahasiswa itu adalah pihak Rektor. Idrus menyayangkan karena pihak pelapor tidak hadir pada saat sidang pertama oleh Dewan Kode Etik, Senin (24/6/2019) lalu. Menurut Idrus, sikap seperti itu kurang mendidik. Sedangkan kampus jelas merupakan pusat pendidikan bagi mahasiswa.

“Saya pun bingung dengan keluarnya keputusan itu. Ketua Kode Etiknya, Rektor, Bapak Mohammad Kosim apa Bapak Syaiful Hadi? Seharusnya sidang harus dilakukan secara prosedural. Kalau memang demonstran dianggap salah maka dari pihak pelapor harus bisa membuktikan di sidang kode etik,” kata Idrus sesal.

Kepada Mediajatim.com menuturkan, pihaknya merasa resah terkait Keputusan Rektor kampusnya. Ia berharap, pihak civitas akademika yang masih mengharapkan kampus bersih dari otoritarianisme kepemimpinan, maka sangat diperlukan keterlibatannya untuk membeberkan mana yang salah dan mana yang benar.

Pihaknya juga menuntut, semua kasus yang ada di kampus diproses secara kode etik. Menurutnya, banyak kasus di IAIN Madura yang masih belum diselesaikan secara kode etik. Ia meminta profesionalitas kode etik dan rektor.

“Rektor tidak boleh sewanang-wenang memberikan keputusan. Aturan di IAIN harus bersifat simbiosis mutualisme artinya bisa diketahui oleh seluruh civitas akademika. Dan harus profesional didalam menegakkan aturan tersebut. Agar tidak ada yang dirugikan dalam proses dan keputusan itu,” tegas mahasiswa TBI asal Kecamatan Palengaan tersebut.

Baca Juga:  Kreatif, Prodi KPI IAIN Madura Gelar Diklat Broadcasting dan Fotografi

Ia menilai, pihaknya masih bingung terkait mekanisme sidang kode etik. Karena tidak memberikan rasa keadilan sama sekali. “Entah itu salahnya Dewan Kode Etik atau itu salahnya Rektor?” tutup Idrus di WhatsApp.

Moh.Abdan Syakuro juga merasa heran. “Letak kesalahan saya dimana? Sedang yang waktu sidang, saya hanya diserang dengan pertanyaan yang itu bukan tugas saya menjawabnya. Tapi itu justru tertuju kepada korlap,” tandas Abdan.

Menurut Abdan, kalau menyampaikan orasi lalu dianggap melanggar kode etik, sedang menyampaikan pendapat sudah dilindungi UU no 9 tahun 1998, berarti kampus tidak menghargai nilai-nilai kebebasan berpendapat.

Ia berjanji akan melakukan kajian mendalam dengan teman-temannya, terkait mekanisme dan perjalanan kepemimpinan IAIN Madura ke depan.

“Terkait pencabutan Bidikmisi saya, apa alasan pencabutan itu. Saya akan mengajukan kepada atasan. Padahal, saya sudah beberapa kali membawa nama baik kampus melalui prestasi,” tuturnya mengingat kembali prestasi yang ia raih.

Ia berharap, apabila tidak ada bukti atau terbukti melakukan pelanggaran kode etik itu, pihaknya akan akan mengajukan banding.

Reporter: Gafur

Redaktur: Zul

Komentar

2 comments

Comments are closed.