oleh

Lembaga Kesejahteraan Sosial Cendikia Madura Adakan Diskusi Publik

Mediajatim.com, Pamekasan – Maraknya banyak persoalan  belakangan ini di Kabupaten Pamekasan, mulai pembakaran pencuri hingga aksi pornografi, yang memicu potensi konflik kedepannya, membuat gerah banyak kalangan, dari para petinggi pemerintahan hingga di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Jum’at, (21/7) Lembaga Kesejahteraan Sosial Insan Cendikia Madura (LKSICM) bekerjasama dengan Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Diskusi Publik yang mengambil tema Optimalisasi Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penanganan Konflik, Upaya Membangun Perdamaian Abadi, yang dilaksanakan oleh yang mengundang 4 narasumber, masing-masing PLT Sektetaris Daerah Kabupaten Pamekasan, H. Mohammad Alwi S.Sos, MSi, yang diwakili oleh Kabag. Pemerintahan Pemkab. Pamekasan, Imam Baihaki,  akademisi Pamekasan, Dr. Moh. Wardi, MPdI, Tokoh Masyarakat Pamekasan sekaligus Kandidat Bupati Pamekasan, Rudy Susanto, SH, MH, dan Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Inf. Nuryanto, yang diwakili oleh Danramil 0826/06 Pademawu, Kapten Infanteri Bambang Riyanto.

Baca Juga:  Realokasi APBD; Jangan Pangkas Belanja Rutin Layanan Dasar

Dalam pemaparannya, Kapten Infanteri Bambang Riyanto, yang didaulat sebagai pembicara pertama, menyatakan bahwa optimalisasi peran TNI cukup banyak dilakukan dalam upaya meredam potensi konflik yang ada, termasuk hingga berbaur ke dalam masyarakat Sendiri,  guna meredam hal-hal yang dapat memicu konflik tersebut. Pembicara Kedua, Rudy Susanto, SH, MH, membeberkan materinya secara singkat dengan menyatakan bahwa Konflik jangan dibiarkan, mengetahui asal usul konflik, membedah dan mencari solusi adalah hal-hal yang merupakan upaya dalam melakukan resolusi konflik yang akan terjadi kedepannya.

Pembicara ketiga, Imam Baihaki menyatakan secara tegas bahwa Konflik akan mudah muncul, apabila Pemerintah dianggap tidak ada oleh yang mengalami konflik, karena sesungguhnya Pemerintah hadir untuk mengatur masyarakat, penerimaan peraturan pemerintah secara konsekuen, tidak akan menciptakan konflik di masyarakat. Dan Narasumber terakhir,  DR. Muhammad Wardi, MPdI, berkata di Madura penyelesaian konflik banyak dilakukan dengan kekuatan kyai dan tokoh masyarakat. Proses rekonsiliasi ditentukan oleh tokoh agama, santri dan kyai.

Baca Juga:  Pemuda Lintas Agama di Muncar Deklarasi Anti Teroris

 

Reporter: Marul Saleh

Redaktur: Nur Aini