Tanggap Darurat Berakhir, Mensos Lanjutkan Rehabilitasi Sosial Pascagempa NTB

  • Bagikan

MediaJatim.com, Lombok Tengah – Sehari setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial, Agus Gumilang Kartasasmita bergerak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memantau dan melanjutkan proses rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial setelah masa tanggap darurat gempa bumi berakhir, Sabtu malam (25/8).

Mensos tiba di Bandara Lombok Praya, Lombok Tengah, pukul 19.30 WITA, dan langsung memimpin Rapat Koordinasi Transisi Darurat Korban Bencana Gempa Bumi NTB. Rapat berlangsung di ruang transit VIP Bandara Lombok Praya. Hadir dalam pertemuan ini Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, Tim Penanganan Terpadu Kementerian Sosial, perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi NTB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Palang Merah Indonesia Rumah Sakit Umum Daerah Pemprov NTB, Bulog Divre NTB, DPRD, dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi NTB.

“Malam ini saya datang untuk dua hal. Pertama untuk menyimak sejauh mana proses tanggap darurat dilakukan dan bagaimana tantangan yang dihadapi. Kedua, saya harus melihat secara langsung bagaimana kondisi warga di pengungsian. Apakah kebutuhan mereka tercukupi atau belum,” kata Menteri.

Mensos mengatakan beberapa saat setelah dilantik, Presiden Joko Widodo memerintahkan segera ke berangkat ke NTB untuk melihat perkembangan yang terjadi berkaitan dengan penanggulangan bencana. Tak menunggu lama, usai serah terima jabatan dengan Mensos sebelumnya, Idrus Marham, Agus bertolak ke NTB.

“Masa tanggap darurat sudah berakhir hari ini (Sabtu, red) maka kita memasuki tahap transisi darurat. Tapi bukan berarti peran Kemensos selesai. Presiden sudah mengeluarkan instruksi presiden dan setiap kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab masing-masing,” tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram Dan Wilayah Terdampak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam Inpres tersebut, Kementerian Sosial RI memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.

Rehabilitasi Sosial meliputi Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk korban gempa khususnya untuk kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas.

Ia menyebutkan LDP dilakukan 59 petugas di 10 Pos LDP dan Layanan Bergerak untuk menjangkau warga di wilayah yang sulit atau remote. Tim LDP ini adalah SDM terlatih dengan kompetensi khusus yang mendukung perkembangan psikososial korban bencana.

LDP merupakan layanan sosial dasar kepada korban bencana yang menghadapi gangguan agar mampu keluar dari masalah trauma dan dapat hidup wajar seperti sedia kala.

Khusus untuk LDP anak-anak korban gempa, Kementerian Sosial telah mengaktifkan Sekretariat Rehabilitasi Sosial Korban Gempa. Lokasi ini berada di Panti Sosial Paramita di Jalan TGH Saleh Hambali Nomor 339 Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Di sini, tim memberikan pelatihan singkat dan pembekalan kepada relawan yang akan melakukan rehabilitasi sosial anak korban gempa.

Baca Juga:  Sampaikan Duka Cita, BMKG Minta Masyarakat Tetap Tenang Namun Waspada

“Tim Kemensos juga mendirikan titik layanan dengan berkoordinasi bersama lembaga-lembaga lain yang memberikan layanan. Ada yang ke Lombok Utara dan Lombok Barat untuk menyisir anak-anak yang belum terjangkau layanan dukungan psikososial,” katanya.

Sejak gempa pertama mengguncang NTB pada 30 Juli 2018 lalu, Tim LDP telah menjangkau 30 titik dengan jangkauan 1.000 hingga 1.500 anak per hari. Tugas tim adalah untuk menyisir dampak gempa terhadap anak-anak terutama dari sisi dampak psikososialnya. Tim juga mendirikan Pondok Ceria Anak di sejumlah posko pengungsian.

“Harapannya dengan mengaktifkan sekretariat bersama, berbagai lembaga pemerhati anak bersama Kemensos bisa melakukan perencanaan, pembagian peta wilayah agar anak-anak bisa dilayani, serta mengidentifikasi permasalah yang timbul di pengungsian dan dampaknya terjadap anak-anak,” katanya seraya menambahkan ada 29 lembaga dan organisasi yang kini turut membantu.

Menteri mengimbau apabila ada permasalahan tentang anak atau ada titik wilayah yang anak-anaknya belum terjangkau LDP dapat menghubungi (021) 150071.

Sementara itu dalam rangka Perlindungan Sosial Berkelanjutan, Kementerian Sosial melalui Tim Penanganan Terpadu telah menyisir korban gempa yang merupakan penerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra).

“Banyak penerima bansos yang kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan, dan rumah mereka rusak berat tidak bisa ditempati kembali. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengganti KKS milik korban gempa yang hilang atau rusak dan secara bertahap di berbagai titik dilakukan pencairan bansos PKH tahap ketiga,” terang Agus.

Hingga saat ini, bansos non tunai PKH untuk korban gempa telah disalurkan kepada 325.320 KPM senilai total Rp608 miliar dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera dan atau BPNT kepada 473.049 keluarga senilai total Rp624 miliar.

Bertemu Pengungsi

Usai memimpin rapat koordinasi, Mensos mengunjungi korban gempa yang masih mengungsi di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

“Bapak Presiden menitip salam untuk Bapak dan Ibu semua. Begitu besarnya perhatian Pak Jokowi terhadap korban gempa sehingga beliau sangat serius memperhatikan bagaimana proses penanggulangan bencana. Beliau juga berpesan agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi bencana ini,” katanya membuka dialognya dengan para pengungsi yang duduk bersila membentuk lingkaran di atas terpal biru.

Malam itu Mensos secara spontan memberikan kesempatan kepada warga untuk mencurahkan isi hati dan berbagi cerita selama di pengungsian.

“Saya ingin anak saya sekolah lagi. Di sini belum ada sekolah darurat. Mohon kiranya Pak Menteri dapat membantu,” kata Bustia, seorang bapak.

Sang Menteri mengungkapkan sekolah darurat diharapkan sudah mulai beroperasi pada Senin (27/8). Sementara Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) mengatakan pihaknya telah pelaksanakan LDP di 30 titik pengungsian untuk memantu memulihkan trauma anak, serta berkoordinasi dengan guru madarasah untuk mendirikan sekolah darurat.

Baca Juga:  Laporkan Pembagian Sembako Dampak Covid-19 dari Kemensos, Ormas SKP Terus Bergerak Bantu Pemerintah

Kepada seluruh pengungsi yang hadir malam itu, Menteri Agus mengatakan warga NTB harus yakin Allah SWT bersama mereka dan harus percaya bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi akan senantiasa mendampingi warga NTB dalam melalui masa-masa pemulihan pascagempa.

“Pemerintah akan selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Apalagi dalam keadaan bencana,” tuturnya serius dihadapan ribuan pengungsi.

Agus berharap melalui bencana gempa bumi ini, ada hikmah yang dapat diambil yaitu tentang hidup bersama, saling membantu dan saling mendukung. Ia juga memuji ketegaran warga dan mampu bertahan dalam keadaan berkali-kali diguncang gempa.

“Saya melihat ada ketegaran pada wajah-wajah ibu-ibu semua. Maka penting bagi saya bertemu ibu-ibu malam ini. Kendati cobaan ini tidak mudah, namun saya yakin ibu-ibu tegar ini bersemangat untuk bangkit kembali menata hidup,” harapnya.

Dalam kunjungan ini Mensos juga menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada korban gempa berupa peralatan memasak, uang duka untuk dua relawan PMI yang meninggal, dan sembako senilai Rp 3,5 miliar.

Mensos juga mengapresiasi peran, kerja keras dan militansi Tagana yang datang dari 13 provinsi lain yang sudah melakukan tugas-tugas kemanusiaan sampai berakhirnya masa tanggap darurat.

Upaya Kemensos

Gempa bumi bertubi-tubi yang dialami saudara-saudara kita di NTB menyisakan duka mendalam, menyebabkan banyak keluarga kehilangan orang-orang terkasih, harta benda tak bersisa, dan rumah rata dengan tanah. Data Dinas Sosial Provinsi NTB dan Posko Induk hingga 25 Agustus 2018 mencatat sebanyak 563 jiwa meninggal, 1.116 mengalami luka berat/rawat inap, 71.937 rumah rusak dan 417.529 jiwa mengungsi.

Dikatakannya, sejak gempa mengguncang NTB pada 29 Juli lalu, Kementerian Sosial telah melakukan langkah-langkah Tanggap Darurat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar. Yakni tempat tinggal sementara, kebutuhan permakanan, pengerahan Tim Penanganan Terpadu untuk proses pendampingan dan verifikasi data sampai masa tanggap darurat berakhir, serta menyerahkan santunan bagi ahli waris korban meninggal.

Secara keseluruhan bantuan sosial tanggap darurat dari Kementerian Sosial mencapai 1,2 triliun terdiri dari bantuan logistik, santunan ahli waris, paket sembako, beras reguler, peralatan dapur keluarga, bansos PKH dan BPNT.

“Seluruh upaya tersebut adalah wujud Negara Hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada rakyat yang tertimpa bencana. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar korban bencana harus mendapat prioritas utama, maka Kementerian Sosial akan terus memberikan pendampingan dan dukungan penuh kepada Pemprov NTB untuk melaksanakan Prores Rehabilitasi Sosial Pascagempa,” papar Mensos.

Di akhir pidatonya, mensos berpesan dengan semangat gotong royong, rela berkorban, dan bekerja ikhlas tuntas, semua pihak untuk bersama-sama harus turun tangan membantu warga Lombok.

“Sekarang saatnya kita bangkit untuk Lombok, menata hidup dan masa depan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla,” demikian Mensos.

Reporter: Sulaiman

Redaktur: Aryudi AR

  • Bagikan