IMG-20240616-WA0023
IMG-20240616-WA0022
IMG-20240616-WA0001

GP Ansor: Penutupan Tempat Karaoke Tidak Melabrak Aturan!

Media Jatim

MediaJatim.com, Pamekasan – Di samping menyiapkan 5 pengacara muda yang didukung para pengacara senior, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan rupanya juga melakukan kajian. Itu terkait kebijakan Pemkab Pamekasan yang belum lama ini menutup 5 tempat karaoke yang diduga jadi sarang maksiat.

IMG-20240615-WA0011
IMG-20240616-WA0002
IMG-20240615-WA0010
IMG-20240616-WA0003
IMG-20240616-WA0005

Dalam kajiannya bersama para pengacara, GP Ansor menilai kebijakan Bupati Pamekasan dalam menutup tempat karaoke sama sekali tidak melabrak aturan. Itu justru berdampak positif terhadap moralitas masyarakat Kabupaten Pamekasan.

“Dengan ditutupnya tempat-tempat karaoke ini makin menggambarkan bahwa Pamekasan adalah kabupaten dengan slogan Gerbang Salam (Serakan Pembangunan Masyarakat Islami, red),” tegasnya.

IMG-20240616-WA0017
IMG-20240616-WA0014
IMG-20240616-WA0018
IMG-20240616-WA0031
IMG-20240616-WA0024

Diterangkan, GP Ansor tidak hanya mendukung secara lisan. Tapi dalam rangka memback-up kebijakan pemkab yang didukung banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Pamekasan, pihaknya juga menghadirkan pengacara-pengacara andal.

IMG-20240615-WA0017
IMG-20240615-WA0016
IMG-20240616-WA0026
IMG-20240616-WA0013

“Ini sebagai langkah kongkret sebagai antisipasi ancaman para pengusaha dan pemando karaoke untuk membawa kebijakan pemkab ke ranah hukum,” tegasnya.

Baca Juga:  Pet http://www.vzlb-ev.com/zuchtordnung/ doggie Names

Menurutnya, tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat tentang adanya pelanggaran norma dalam perjalanan usaha hiburan itu, menjadi salah satu pertimbangan pengambilan kebijakan tersebut.

“Langkah yang diambil bupati (menutup tempat karaoke, red) saya rasa sudah tepat. Kebijakan itu sesuai jalur dan langkah administratif,” katanya, Senin (7/1).

Syafiuddin menekankan, langkah perlawanan oleh para pengusaha melalui jalur hukum terhadap kebijakan bupati yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 188/554/432.013/2018, dianggap sebagai hak konstitusi.

“Karenanya, kami juga menempuh jalur hukum karena kami juga punya hak konstitusi,” tukas Syafiuddin.

Reporter: Sulaiman

Redaktur: Aryudi AR