Fakta Valid Kisruh Bantuan Kandang Ayam

  • Bagikan

MediaJatim.com, Pamekasan – Kasus dugaan pemangkasan dana bantuan pembuatan kandang ayam Pendamping Kelompok Usaha Bersama Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (KUBE Bekerja) Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan terus jadi perbincangan. Namun dugaan itu ditepis pihak desa, melalui Haji Ali selaku Plt Sekretaris Desa Bangkes.

Ali, sapaan akrabnya mengatakan, uang yang dari KUBE memang Rp500 ribu. Tapi ke masyarakat diberikan Rp400 ribu. Terkait uang yang Rp100 ribu yang diduga sebagai pungutan liar (pungli), itu tidak benar.

“Kami hanya meminta untuk kepentingan KUBE itu sendiri. Sejatinya tidak harus Rp100. Hanya saja disepakatinya Rp100 ribu oleh anggota. Jadi itu bukan pungli,” terangnya, Selasa (19/11/2019).

Uang yang Rp100 ribu itu, kata Ali, nanti tetap akan dikelola untuk kepentingan KUBE. Dia menambahkan, pemuda yang mempersoalkan hal ini untuk bisa konfirmasi ke pihak terkait. Menurutnya, pihak pemerintah desa apalagi kepala desa sama sekali tidak menyentuh soal program tersebut.

“Jangankan soal keuangannya, musyarawahnya pun saya yang ikut. Bukan ibu kades. Beliau mewakilkan ke saya waktu itu. Jadi tolong agar tidak memelintirkan informasi yang tidak benar. Masyakarat malah tidak mempermasalahkan ini. Karena jelas, itu kesepakatan, dan untuk kepentingan KUBE. Bukan untuk hal lain,” ungkapnya.

Baca Juga:  Hari Ketiga, Bantuan untuk Warga Masih Nihil

Hal itu diperkuat oleh pendamping KUBE, Jailani mengatakan, uang yang diberikan oleh ketua kelompok (ketua UPKK) kepada penerima bantuan RTMP itu bukan dipotong. Melainkan, sebagai Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) atau simpanan awal.

“Begini, sebenarnya untuk yang Rp100 ribu itu sebagai simpanan awal di masing-masing UPKK. Mereka kan juga kelompok usaha bersama (KUBE) sekaligus. Lha itu ada kuitansinya,” ujar Jailani, Selasa, (19/11/2019).

Jailani mengaku, tidak ada aturan khusus untuk melakukan simpanan atau iuran seperti itu. Permintaan itu, lanjutnya, sebagai upaya dari pihak pendamping KUBE Bekerja Kecamatan Kadur agar para keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mandiri bersama KUBE. Itu di setiap UPKK di daerahnya untuk keberlangsungan program tersebut.

Jailani memaklumi misal ada KPM yang merasa dana yang diterimanya itu terpotong, karena kemungkinan belum menerima informasi dengan adanya IKS yang disarankan di setiap KUBE Bekerja yang ada.

Baca Juga:  Saatnya Kembali Ke Jati Diri Bangsa, Stop Caci Maki dan Kebencian

“Karena di setiap kami melakukan sosialisasi tentang KUBae, supaya program KUBE berjalan dengan lancar salah satu caranya dengan mengadakan iuran itu tadi. Mungkin saja pas dikira pungli,” katanya.

Menurutnya, soal iuran ini sudah disosialisasikan. Di mana iuran tersebut dapat digunakan untuk keberlangsungan program ini minimal sampai masa-masa produksi. Di antaranya jika kekurangan pakan, ternaknya sakit, penyuluhan pemeliharaan ternak dan lainnya.

“Jadi, ketika sosialisasi saya meminta untuk setiap ketua UPKK berupaya mengelola keuangan itu jangan sampai program ini macet di tengah jalan, tidak sampai masa produksi,” paparnya.

Jailani melanjutkan, dana simpanan yang terkumpul di masing-masing UPKK itu agar dilakukan transparansi. Agar tidak disalahgunakan dan jelas pengelolaanya, Jailani meminta tiap-tiap kelompok yang bertanggungjawab untuk mencatat.

Ia berharap, adanya upaya itu, setiap KPM yang secara otomatis menjadi anggota KUBE Bekerja, terlatih untuk mandiri dan merawat dengan adanya tersebut secara berkelompok.

Reporter: Gafur

Redaktur: Zul

  • Bagikan
WhatsApp chat