MediaJatim.com, Pamekasan – Berdasarkan SK Menteri Agama RI No.229 Tahun 2020 dan SK BAN PT No. 87/SK/BAN-PT/Min.Akreditas/XII/2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sudah bisa menjalankan perkuliahan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada tahun akademik 2020/2021 atau semester depan.
Ketua Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Madura Maimun, mengaku senang atas turunnya SK oleh kementerian agama RI dan SK BAN PT tersebut.
“Selaku dekan dan sivitas akademika Fasya (Fakultas Syariah, red) saya senang dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Upaya yang dilakukan oleh tim Fasya bersama dengan pihak rektorat dan Senat IAIN Madura membuahkan hasil, yakni dengan turunnya SK izin prodi HTN,” terang Maimun, Ahad (22/3/2020).
Ia menambahkan, terkait pembukaan prodi HTN sudah mulai dilakukan sosialisasi dan pendaftaran tahun akademik 2020/2021 bisa melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan jalur Ujian Mandiri dengan kuota 1 kelas saja.
Pembukaan Prodi HTN sudah masuk Renstra Fasya dan IAIN Madura tahun 2019-2020, lanjutnya, sehingga sudah terencana. Pertengahan tahun 2019 Tim Fakultas Syari’ah sudah mulai menyusun proposal dan diajukan ke Rektor dan Senat IAIN Madura.
“Setelah disetujui di internal, pihaknya mengirimkan proposal tersebut secara online ke Kemenag. Alhamdulillah, proposal itu direspon baik dan cepat,” jelasnya.
Maimun membeberkan, untuk membuka prodi HTN tersebut, dilakukan survei kebutuhan masyarakat di Madura. Dari survei tersebut, menghasilkan setidaknya empat temuan. Pertama, animo masyarakat madura utk berkiprah di dunia politik dan pemerintahan semakin tinggi dari tahun ke tahun, baik di legislatif maupun eksekutif.
Kedua, menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya untuk masyarakat madura dan sekitarnya, sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan empat, imbuhnya, Fakultas Syari’ah masih punya 2 Prodi, sehingga butuh prodi baru untuk meningkatkan suasana akademik yabg lebih kompetitif.
“Semua civitas bersinergi untuk menyukseskan prodi HTN sesuai dengan tupoksinya sehingga mampu menjawab kebutuhan stakeholder,” harap Maimun.
Rektor IAIN Madura Mohammad Kosim, bersyukur atas dikeluarkannya izin membuka prodi HTN. Prodi HTN, katanya, dapat melengkapi kebutuhan di Fakultas Syari’ah.
“Alhamdulillah satu prodi keluar izin, yakni hukum tata negara. Prodi melengkapi kebutuhan di Fakultas Syari’ah. Dimana sebelumnya hanya HES dan AHS,” ujarnya, Ahad (22/3/2020).
Pak Kosim, sapaan akrabnya menambahkan, dengan dibukanya prodi HTN, IAIN Madura memiliki dua puluh prodi. Jumlah itu terdiri dari tujuh belas prodi program strata satu dan tiga prodi program Pascasarjana.
Menurutnya, prodi HTN ini didesain untuk mencetak ahli hukum tata negara dan ahli politik yang berbasis Islam. Sehingga minat di ranah hukum dan politik, sarannya, bisa masuk prodi ini.
Rektor kelahiran Sampang ini mengaku, proses pengajuan proposal sampai keluarnya SK dari Kementerian Agama dan BAN-PT tersebut berjalan lancar.
“Alhamdulillah, prosesnya cukup lancar dari awal sampai keluar SK ini. Alurnya ya diajukan kepada kemenag, selesai di Kemenag, langsung diberikan ke BAN-PT. Setelah disetujui, dikeluarkan SK oleh Dirjen Kemenag,” bebernya.
Biasanya, imbuh akademisi bergelar doktoral tersebut, ada assessment lapangan. Tapi untuk yang prodi HTN tidak ada. Sebab itu, ia bersyukur atas segala kemudahan proses pembukaan prodi HTN di kampus yang sedang ia pimpin tersebut.
Reporter: Gafur
Redaktur: Sulaiman
