oleh

Bagi Hasil Alih Fungsi Hutan di Bondowoso Tuai Sorotan

Mediajatim.com, Situbondo – Kejanggalan pendapatan bagi hasil kopi di wilayah KPH Bondowoso yang meliputi dua kabupaten Situbondo dan Bondowoso ini, kini mulai terbongkar. Pada tahun 2018 dan 2019, berada pada kisaran kurang lebih Rp1,3 Miliar. Padahal satu Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) saja sudah lebih berdasarkan Round Trip Time (RTT) yang ada.

Namun yang lebih menjadi sorotan publik kali ini, bagi hasil dari yang non RTT yang tidak jelas. Bahkan terkesan lucu, bila KPH Bondowoso mengalami defisit, yang seharusnya surplus.

Baca Juga:  Kasus TKD di Desa Duwet, Inspektorat Didesak Segera Bertindak

Ketua Umum LSM Siti Jenar Situbondo Eko Febrianto membeberkan luas hutan negara yang disewakan dengan tiket masuk tanam Kentang dan Kubis saja. Contohnya di  satu RPH dataran Ijen BKPH Sukosari.

“Secara ukuran Paragon dan Okuler, 316 hektar. Sewa tiap hektar-nya Rp2,5 juta. Namun mirisnya yang masuk ke KPH hanya 26 hektar, lalu kemana yang 290 hektar-nya. Kalau dihitung-hitung yang raib itu sekitar Rp725 juta,” ¬†ujar Eko dengan nada geram.

Ia menjelaskan detail pembayaran yang dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga meminta, perkara ini segera diperhatikan.

Baca Juga:  Beredar Video Dugaan Pungli Libatkan Perangkatnya, Ini Kata Kades Sopet

“Sedangkan pembayaran 2 tahap. Mungkin ini sebagai gambaran awal. Bagi saya, lucu kalau KPH Bondowoso defisit. Apalagi pendapat kopi Bondowoso kurang lebih kisaran 1,3 miliar, sedangkan pendapat satu RPH saja sudah lebih dari itu. Seyogyanya Kadivre Jawa Timur memperhatikan peran serta pihak lain dalam hal ini,” pintanya, Sabtu (4/4/2020).

Sementara pihak KPH Bondowoso sampai berita ini ditayangkan belum dapat dimintai konfirmasi terkait carut marutnya sistem bagi hasil di wilayah Perhutani KPH Bondowoso ini.

Reporter: Frengky

Redaktur: Zul