Segenap pimpinan dan karyawan_20240408_235739_0000

Timbulkan Kerumunan Massa, LBH Ansor Jatim Kritik Keras Pelaksana Program LPJ

Media Jatim

MediaJatim.com, Surabaya – Disaat rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diberlakukan di daerah Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, serta sebagian Kabupaten Sidoarjo dan Gresik. Namun pada hari Selasa kemarin (21/4/2020) terjadi kerumunan masyarakat besar-besaran berupa masyarakat yang sedang antri untuk membeli kebutuhan bahan pokok di Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Program Lumbung Pangan Jatim (LPJ) di JX Internasinal, Jalan A. Yani Surabaya.

8_20240408_234212_0006
21_20240408_234212_0019
5_20240408_234212_0003
2_20240408_234211_0000
3_20240408_234211_0001
10_20240408_234212_0008
Diskon_20240411_102039_0000

Kejadian tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan tak terkecuali Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Jawa Timur. Menurut Muhammad Rutabuz Zaman, SH, MH, selaku ketua LBH GP Ansor Jawa Timur, kejadian tersebut sangatlah ironis, disaat pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan serta kebijakan terkait larangan adanya kerumunan atau pengumpulan massa, bahkan sebentar lagi di Surabaya akan diterapkan PSBB, Pemerintah Provinsi dalam hal ini pelaksana program LPJ melanggar aturan tersebut.

6_20240408_234212_0004
14_20240408_234212_0012
7_20240408_234212_0005
Diskon_20240408_235150_0000
24_20240408_234212_0022
13_20240408_234212_0011

“Paling tidak, pelaksana harus sigap dalam mengantisipasi banyaknya masyarakat yang datang untuk membeli kebutuhan bahan pokok,” katanya.

23_20240408_234212_0021
18_20240409_074953_0001
11_20240408_234212_0009
12_20240408_234212_0010
22_20240408_234212_0020
19_20240408_234212_0017

Membuka pasar seperti ini seharusnya bisa diantisipasi dari awal, mengingat kebutuhan bahan pokok dalam kondisi seperti sekaranga, apalagi ditambah yang dijual harganya lebih murah dari pasaran, walaupun pada kenyataannya hanya selisih Rp1.000,- hingga Rp5.000,- saja.

“Ya tentu banyak yang datang. Adanya fenomena kerumunan massa tersebut, jangan kemudian masyarakat yang disalahkan, tidak bisa diatur atau sampai ada hoaks informasi bantuan gratis yang beredar. Seharusnya penerapan standar social atau physical distancing di lapangan sekaligus juga pengamanannya harus disiagakan,” tegas Muhammad Rutabuz Zaman.

Baca Juga:  Gubernur Soekarwo Ingatkan Bupati Pamekasan Agar Fokus Pada Urusan Wajib

Pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Ia menyebutkan, seandainya penyelenggara acaranya masyarakat tentu sudah dibubarkan oleh pihak yang berwajib, dengan dasar aturan dan Maklumat Kapolri.

“Program ini namanya Lumbung Pangan Jatim kalau disingkat LPJ, maka nanti harus ada laporan pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Apalagi belum lama ini kan sudah ada kejadian Gubernur Gorontalo dilaporkan warganya ke Polda Gorontalo, karena mengundang kerumunan massa saat membagikan sembako. Seharusnya ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan kita semua,” sambungnya.

Selanjutnya, ia menegaskan LBH Ansor akan mengawal kejadian itu sampai ke ranah hukum. Namun masih akan mempertimbangkan beberapa hal, mengingat kondisi saat ini seperti ini, satu sisi masyarakat juga butuh bahan pokok akan tetapi kegiatan yang dapat menimbulkan potensi penyebaran Covid-19 juga harus ditindak.

9_20240408_234212_0007
20_20240408_234212_0018
15_20240408_234212_0013
17_20240409_074953_0000
16_20240408_234212_0014
Diskon_20240409_180711_0000

Selain itu, LBH Ansor juga mengkritisi terkait dengan bahan bahan kebutuhan pokok yang dijual ke masyarakat pada Program Lumbung Pangan Jatim tersebut perlu adanya transparansi.

“Kegiatan ini termasuk bentuk bagian penanganan dampak Covid-19, di dampak ekonomi masyarakat. Maka harus jelas produk-produk yang dijual, karena bahan pokok itu dibeli dari dana anggaran yang telah disiapkan Pemprov Jatim untuk menangani Covid-19 yaitu sebesar 2,384 triliun rupiah. Kalau ada kerjasama dengan Bulog atau darimana, harus transparan. Belum lagi dampaknya bagi pedagang pedagang kecil sembako di pasar,” imbuhnya.

Baca Juga:  Cabor Tarung Derajat Pamekasan Sukses Raih Dua Medali di Kejurprov Jatim

Selain itu, masyarakat juga perlu tahu terkait distribusi anggaran penanganan Covid-19 secara detail, digunakan atau dialokasi kemana saja sehinggatidak timbul dugaan yang tidak baik di masyarakat.

LBH Ansor Jatim sendiri dalam penanganan dampak Covid-19, selain fokus dalam penanganan problem ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan kesehatan juga fokus pada problem-problem sosial seperti perlindungan terhadap dampak PSBB serta transparansi terhadap kebijakan anggaran pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“LBH Ansor Jawa Timur melalui LBH Ansor yang ada di Lumajang terkait dampak sosial Covid-19, sedang mendampingi masyarakat yang acara pernikahannya dibatalkan pihak yang berwajib, padahal acara perkawinan sudah direncanakan jauh hari sebelum adanya penetapan pandemi Covid-19. Undangan sudah disebar, sudah menyembelih beberapa ekor sapi dan terop sudah dipasang tapi acaranya mendadak dibatalkan pihak yang berwajib dengan alasan UU dan Maklumat Kapolri,” paparnya.

Kata Muhammad Rutabuz Zaman, dalam kondisi seperti ini seharusnya tidak langsung dibatalkan, karena tiap daerah tidak bisa digeneralisir. Pemerintah seharusnya melakukan pemetaan sampai ke tingkat bawah, terhadap wilayah yang masih kategori aman, asal tetap menjaga prosedur protokoler pencegahan Covid-19, jangan kemudian langsung dibatalkan.

“Pihak yang berwajib bisa memberikan sosialisasi protokoler penceegahan Covid-19, sebelum acara atau saat pelaksanaan bagi yang sudah terlanjur jalan acaranya. Karena memang acara itu sudah matang dirancang jauh hari. Seperti yang terjadi di JX kemarin, aparat datang bukan membubarkan tetapi mengatur sesuai protokoler Covid-19. Ya, karena di Jatim Expo kemarin yang menyelenggarakan pemerintah,” pungkasnya.

Reporter: Agus Supriadi

Redaktur: Sulaiman

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang_20240410_124753_0000
4_20240408_232459_0003
6_20240408_232459_0005
1_20240408_232458_0000
Dinas lingkungan hidup kabupaten sumenep_20240408_232720_0000
7_20240408_232459_0006
3_20240408_232459_0002
8_20240408_232459_0007
2_20240408_232459_0001