oleh

Dinilai Tak Ikuti Instruksi Menteri, Proyek di Pelabuhan Jangkar Didesak Agar Dihentikan

MediaJatim.com, Situbondo – Proyek fisik yang berlokasi di Pelabuhan Jangkar didesak untuk dihentikan. Sebab, kegiatan pekerjaan fisik milik Dinas Perhubungan Situbondo itu dinilai tidak melakukan protokoler penanganan Covid-19.

Beberapa proyek fisik Dinas Perhubungan itu diantaranya pekerjaan Rehab Rumah Dinas yang dikerjakan oleh CV Adhisita Sentosa, Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh CV Parama Yasa dan Pembangunan Pagar di Pelabuhan oleh CV Cahaya Hidup.

Menurut pantauan Media Jatim, dalam pekerjaan proyek milik Dinas Perhubungan itu tidak melakukan protokoler penanganan Covid-19. Padahal sudah dijelaskan di Surat Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020, Tentang Protokoler Penanganan Wabah dalam Pelaksanaan Kegiatan Proyek.

Hal tersebut membuat Aktivis Situbondo H.Fauzan Mistari yang akrab disapa Bronto Seno angkat Bicara. Menurutnya, ada beberapa rekanan yang mengabaikan atau melanggar Surat Instruksi Menteri PUPR tersebut.

Baca Juga:  Buruh Tani Terima Sembako dan Masker

“Ada 19 tindakan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan proyek di masa pandemi Covid-19 ini, seperti yang sudah dianjurkan oleh Surat Instruksi Menteri PUPR. Namun kenyataan di lapangan beberapa rekanan pelaksana itu mengabaikan protokoler yang sudah ada,” kata Bronto Seno, Jumat (24/4/2020).

Bahkan, aktivis yang dikenal sering nyinyir dalam setiap postingannya di Media Sosial Facebook itu meminta pelaksanaan kegiatan proyek itu segera dihentikan.

“Kegiatan itu yang berada di pusat penyebaran Covid-19, karena di pelabuhan yang merupakan pintu gerbang masuk dan keluarnya orang dari luar daerah. Maka sangat disesalkan para pelaksana tidak melaksanakan protokoler seperti yang dimaksud oleh Menteri PUPR,” sambungnya.

Baca Juga:  Kades Baru Keluhkan ADD 2020 Lambat Cair, Siti Jenar Temui Kepala DPMD Situbondo

Pekerjaan tersebut harus dihentikan pelaksanaannya karena berpotensi menyebabnya angka terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah, khususnya di Kabupaten Situbondo.

Sedangkan Kepala Dinas (PUPR) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Gatot Siswanto hanya menjawab singkat kala diminta keterangan persoalan Dinas PUPR sudah menerbitkan atau belum Surat Edaran protokoler proyek dalam masa pandemi Covid-19 seperti yang diamanahkan dalam Intruksi Menteri PUPR.

Sebab Dinas PUPR wajib bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan proyek di semua dinas, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19.

“Saya minta maaf,” singkat Gatot melalui via WhatsApp.

Reporter: Frengky

Redaktur: Zul