MediaJatim.com, Jember – Konflik antar lembaga legislatif dan eksekutif di Kabupaten Jember terus memanas. Pimpinan DPRD Jember akhirnya menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mohammad Tito Karnavian, Senin (22/6/2020).
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Nyalla Mahmud Mattaliti yang didampingi oleh wakil ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najmuddin.
Pertemuan tersebut digagas untuk mencari titik temu atas persoalan pelik antara DPRD dan Bupati Jember.
“Laporan sudah kami terima. Tanggal 24-26 Juni besok Gubenur Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan tersebut. Jika tidak tuntas, maka kami yang akan melakukan langkah berikutnya,” kata Tito, sebagaimana yang dikutip Kompas.com.
DPD RI menilai bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Check and balance yang tidak berjalan akan menghambat pembangunan daerah.
“Sudah seharusnya semua pihak bersinergi agar perekonomian daerah tetap berjakan,” kata La Nyalla.
Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember mengatakan bahwa sampai saat ini Jember belum memiliki APBD. Selain itu, Anggaran Covid 19 Jember yang menelan angka 479 miliar diputuskan secara sepihak.
“Itu hanya sebagian saja dari ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD. Oleh karena itu, kami berkonsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri dengan prinsip money follow function,” pungkasnya.
Reporter: F Ahmad
Redaktur: Zul
