oleh

Potret Kader Partai Politik di Pilbup Sumenep

Jika tidak ada gempa politik, sudah pasti PKB akan mengusung calon non kader di Pilbup Sumenep mendatang. Sementara PAN dan Hanura, nasibnya setali tiga uang dengan partai berlambang bola dunia itu; yang satu pasrah berkoalisi dan yang satu lagi dipatahkan lewat rekomendasi.

PPP, yang sejak awal diprediksi akan memunculkan calon potensial, kini hanya jadi bancakan partai lain. Jika salah recovery, kader mereka bisa menjadi api dalam sekam.

Sedangkan Demokrat, seperti menjadi partai paling elegi di Pilbup Sumenep ini. Katanya, DPC Demokrat mengirim sejumlah nama. Tapi nama yang direkom DPP partai jauh berbeda. Sikap DPC dan DPP Demokrat sungguh lain dari pada yang lain.

Di PDI Perjuangan, yang terjadi adalah pengecualian. Partai yang belakangan mendapat stigma tidak pancasilais ini, mengusung incumben yang sekaligus ketua DPC Partai. Tidak wah.

Fenomena ini, bahwa kader mulai tidak dipercaya oleh partai, menarik jadi tambahan diskusi sambil ngopi. Mungkin saja, totalitas kader pada partai masih diragukan. Atau, partai terlalu bernafsu untuk merebut kekuasaan.

Baca Juga:  Politisi NasDem Siap Maju di Pilkada Sumenep

Jika boleh diumpamakan, partai non kader seperti organisasi musiman, yang buahnya tak jelas seperti apa. Jika sedang memasuki musim pemilihan, yang terbesit hanyalah kekuasaan. Tidak satu pun hasil bibit yang berani mereka unggulkan.

Di PKB misalnya, regenerasi kader terputus setelah A. Busyro Karim. Terbukti, sejumlah nama kader yang digadang-gadang akan unjuk diri, raib dari peredaran.

Partai sebesar PKB, dan di Pilbup Sumenep mengusung calon non kader, tafsirnya jadi beragam. Mungkin saja belum ada kader partai yang siap. Bisa saja secara finansial belum mantap. Atau, mungkin saja sudah ada praktik suap(?). Tidak ada yang tahu.

Sementara itu, nasib kader Demokrat dan Hanura lebih tragis. Rekom DPP partai bahkan terkesan menolak kadernya sendiri. Proyeksi DPC dan hasil akhir dari DPP membuat para kader kecele.

Baca Juga:  Akademisi Madura: 5 Syarat Pemilu Bisa Dinilai Demokratis

Ada pula anggapan bahwa partai telah berubah fungsi menjadi perusahaan. Kader hanyalah karyawan. Tujuan utama adalah keuntungan. Karyawan sangat mungkin jadi korban.

Bagi pialang politik, sebenarnya fenomena ini wajar. Sama wajarnya saat tawar menawar restu partai. Saling telikung dan mendadak berbeda, adalah hal biasa. Kader partai (katanya) bisa dibeli dan bahkan bisa diberi label sendiri.

Maka di Pilbup Sumenep selanjutnya, agar lebih fresh, mungkin ada benarnya jika kader partai disebut pula jalangkung; yang datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Sebab di Pilbup Sumenep kali ini, kader hanya seperti pemanis saja. Pertanyaannya, ini dinamika atau potret bopeng wajah politik kita? Salam.

Gapura, 23 Juli 2020

*Nur Khalis, Jurnalis asal Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.