oleh

KN-RMI Desak Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Dicopot

MEDIAJATIM.COM | Jakarta – Menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja memecat pejabat tinggi Pertamina, karena tidak bisa meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek-proyek Pertamina. Terutama terkait proyek pipa yang sebagian besar masih diimpor.

Hal ini mendapat tanggapan dari Apridon Rusadi Wakil Sekretaris Jenderal Koalisi Nasional Relawan Indonesia (KN-RMI) atas pencopotan pejabat teras Pertamina tersebut. Apridon sapaan akrabnya mengapresiasi langkah strategis Presiden Jokowi yang memberikan sangsi atau punishment bagi pejabat Pertamina tersebut.

“Pemecatan pejabat tinggi Pertamina ini sudah benar, mengingat masih ada pejabat BUMN yang berfikir kepentingan sesaat dengan melakukan impor bahan dari luar negeri. Dimana kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Rakornas BPPT 2021, Selasa (9/3/2021), pejabat tinggi itu dipecat Presiden langsung,” terang Apridon, Rabu (23/3/2021).

KN-RMI sebagai wadah organisasi Relawan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 lalu ini menambahkan, selain perihal pipa impor, ada juga perihal pengadaan kapal di Pertamina. Dimana pengadaan kapal tanker perusahaan plat merah ini juga impor dan diduga tidak transparan.

Baca Juga:  Kemensos Dirikan Dapur Umum di Kampung Gurusina, Siapkan Bantuan Pembangunan Rumah

Terkait kasus pipa impor dan kapal impor, Apridon meminta Pak Menko Maritim dan Menko Perekonomian lewat Meneg BUMN mengganti posisi Mulyono selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur. Diharapkan nantinya pejabat yang tak beres, bisa diganti dengan yang lebih nasionalis cinta produk Indonesia dan lebih professional.

“Kami KN-RMI mendesak Pemerintah melalui Erick Thohir Meneg BUMN akan mencopot Mulyono selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur. Masih banyak generasi muda di BUMN yang lebih nasionalis dan mencintai produk dalam negeri,” tegas Apridon yang juga mantan Aktivis DPP IMM Periode 2014-2016 ini.

Sebelumnya, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Rakornas BPPT 2021, Selasa (09/03/2021),

“Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih saja impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu?” ujar Menteri asal Sumatera Utara ini.

Namun, karena etika Luhut enggan menyebutkan siapakah pejabat yang dimaksud.

Baca Juga:  Peduli Perubahan, Kiai Hafidi, Kader NU Jember Buat Sekolah Gratis

***

Ahok Tidak Mengetahui Pejabat Pertamina Yang Dipecat

Menanggapi hal ini, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun angkat suara, meski dirinya pun enggan menyebutkan siapakah pejabat yang dimaksud.

Namun ketika ditanya apakah ini terkait proyek kilang Pertamina yang kini sedang gencar digarap Pertamina, dirinya mengatakan, “mungkin”.

Seperti diketahui, sejak awal Februari 2021, Pertamina juga mengalami beberapa pergantian jajaran direksi, termasuk di Subholding perseroan.

Pada 5 Februari 2021, pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina melakukan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero).

Pahala Nugraha Mansyuri ditetapkan menjadi Wakil Komisaris Utama sejak 3 Februari 2021 dan M. Erry Sugiharto mendapat kepercayaan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) terhitung mulai tanggal 5 Februari 2021.

Pahala menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang telah menjabat Menteri Kesehatan RI. Sementara Erry Sugiharto menggantikan Koeshartanto.

Reporter: Syafrudin Budiman

Redaktur: Aryudi AR