Iklan Stop Rokok Ilegal Sumenep

Pengadaan Alat Bengkel UPT PPK di Disdik Provinsi Jatim Diduga Dikorupsi

  • Bagikan

MEDIAJATIM.COM | Jakarta – Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jawa Timur mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta. Kedatangan mahasiswa tersebut guna meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Pendidikan Provinsi Jatim terkait dugaan kasus korupsi Proyek Pengadaan Alat Bengkel Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (UPT PPK) tahun 2019.

“Soal dugaan kasus korupsi UPT PPK sudah kami laporkan ke KPK, Alhamdulliah humas KPK tadi menemui kami dan menerima laporan dugaan korupsi UPT PPK tersebut. Selanjutnya tinggal kami tunggu dan kawal terus agar siapapun terduga segera dipanggil dan diperiksa,” kata koordinator aksi, Abdul Bahri S kepada awak media saat ditemui di depan gedung KPK (11/6/2021).

Stop Rokok Ilegal Sumenep

Merujuk pada hasil laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun 2019, dugaan kasus korupsi UPT PPK tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 568.335.877. Saat itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi belanja modal pengadaan alat-alat bengkel yang diperuntukan ke UPT PPK senilai 15 Miliar.

Baca Juga:  Labrak Mapolsek, Pertanyakan Dasar Penutupan Jalan

“Kami tegaskan, bahwa aksi demonstrasi ini berkelanjutan sampai terduga pelaku korupsi diperiksa dan ditahan oleh KPK, kami tidak mau pelaku kejahatan yang merugikan negara ratusan juta bebas berkeliaran tanpa proses hukum,” ujarnya.

Dikatakan, jika dalam satu minggu ini KPK masih belum memanggil Pejabat Pembuat Komitmen saat itu, maka kami pastikan akan membawa massa yang lebih banyak.

Menurut Bahri, pembelian alat bengkel UPT PPK oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur dapat dijadikan pintu masuk untuk mengungkap kasus yang lebih besar lagi.

“Jelas bahwa pembelian Alat Bengkel UPT PPK oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur masih banyak persoalannya. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 8 Mei 2020 ditemukan bahwa pengadaan alat bengkel UPT PPK Peralatan Perhotelan juga belum dimanfaatkan dan dibiarkan tidak terurus,” tutur Bahri menjelaskan.

Baca Juga:  LPK Jatim Situbondo Dukung LSM Siti Jenar Minta APH Tetap Pantau Dugaan Korupsi

Di samping itu, kata Bahri, masih banyak peristiwa-peristiwa aneh yang perlu dialami oleh KPK, ia meminta KPK segera memeriksa pejabat pembuat komitmen bahkan kadis dinas pendidikan jika diperlukan.

Bahri juga berharap, aksi demonstrasi dan surat laporan pemeriksaan terduga kasus korupsi UPT PPK yang diduga menyeret orang orang penting di Disdik Provinsi Jatim untuk segera diproses agar menjadi pembelajaran bagi pelaku korupsi lainnya.

“Kami sangat percaya dan berharap KPK untuk segera memproses laporan dugaan korupsi UPT PPK tersebut, agar menjadi pembelajaran bagi pelaku korupsi lainnya. Ini juga bagian dari tugas kami sebagai mahasiswa sebagai agent of social control,” pungkasnya.

Reporter: Kholisin

Redaktur: Zul

Stop Rokok Ilegal
  • Bagikan
WhatsApp chat