Ketua Komisi B DPRD Jatim Minta 30 Persen Koperasi Dinonaktifkan

MEDIAJATIM.COM | Surabaya- Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa meminta pemerintah provinsi untuk menonaktifkan koperasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja (APBD).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, pihaknya mendukung Pemprov Jawa Timur memberikan suntikan modal bagi koperasi, sebab keberadaan koperasi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat akar rumput.

DLH Pamekasan

Pandemi covid-19 yang telah melemahkan tatanan ekonomi masyarakat dalam dua tahun terakhir harus menjadi perhatian serius pemerintah dengan mendorong koperasi agar tumbuh dan berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:  Peluncuran Koperasi Digital Indonesia Lakukan MoU dengan 7 Stakeholder

“Koperasi di Jatim sangat luar biasa dalam menopang kebangkitan ekonomi pasca pandemi covid-19. Kami sangat mendukung pemprov untuk memberikan anggaran yang cukup untuk koperasi di Jatim,” ungkapnya, selasa (2/8/2022).

Peraih suara terbanyak nasional pada pileg 2019 tersebut menegaskan, Pemprov Jawa Timur juga harus mengevaluasi koperasi yang tidak aktif, misalnya tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT) yang menjadi kewajiban setiap koperasi. RAT merupakan wujud dari pertanggung jawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya.

“Namun juga banyak catatan, setidaknya ada 30 persen dari 35 ribu koperasi yang tidak aktif. Sehingga kami mengusulkan untuk dinonaktifkan saja dari pada membebani APBD kita,” tegasnya.

Baca Juga:  Mantan Rektor IAIN Madura Tutup Usia

Gus Aliyadi berharap, pemprov dapat mempertimbangkan beberapa hal terkait realisasi anggaran bagi koperasi di Jawa Timur. Sehingga, anggaran pengembangan koperasi yang muaranya untuk peningkatan ekonomi masyarakat berjalan sesuai harapan bersama.

Reporter: Bahrul Rosi
Redaktur: Zul