Koneksi Internet dan Data Penduduk Masih Jadi Masalah Utama Layanan Kesehatan di Bangkalan

Koneksi Internet
(Helmi Yahya/Media Jatim) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan dan BPJS Kesehatan melakukan evaluasi pelaksanaan UHC, Jumat (4/11/2022).

Bangkalan — Data kependudukan dan koneksi internet masih menjadi kendala utama penerapan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bangkalan sampai detik ini.

Kendala tersebut menjadi temuan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat saat melakukan pemantauan dan evaluasi di 22 Puskesmas di Bangkalan, Jumat (4/11/2022).

DLH Pamekasan

Tim Dinkes dan BPJS Kesehatan yang diwakili Kabid Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Bangkalan, Sih Retno Widyati, menyampaikan, bahwa sejak UHC diresmikan Oktober 2022 lalu, pihaknya sudah melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan UHC.

“Kami datangi semua Puskesmas untuk melihat bagaimana pelaksanaan UHC-nya,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Jumat (4/11/2022).

Di beberapa Puskesmas, kata Retno, masalahnya sama. Yakni data kependudukan yang eror atau tidak terbaca di sistem pusat, dan koneksi jaringan yang lemah.

Baca Juga:  Maling di Sraten 1 Tertangkap, 1 Kabur

Dua masalah ini kemudian membuat sejumlah pasien harus mengantre saat hendak membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

“Masalah data kependudukan dan koneksi ini masih banyak ditemui, jadi ini nanti yang akan dibenahi,” imbuhnya.

Retno mengaku akan memastikan bahwa pelayanan UHC berjalan sesuai prosedur, dan mengutamakan kenyamanan masyarakat atau pasien di seluruh fasilitas layanan kesehatan.

“Karena sudah UHC maka semua pelayanan harus dalam kondisi baik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Arosbaya, dr. Anita Oktavia, menyampaikan, bahwa permasalahan data kependudukan hampir terjadi di 22 puskesmas di Bangkalan.

Baca Juga:  Tunggakan BPJS Kesehatan Besar, Peserta PBPU Bisa Ikuti Program REHAB

Sementara di Puskesmas Arosbaya sendiri, masyarakat yang berobat kebanyakan berasal dari luar wilayah atau di luar Kecamatan Arosbaya.

“Yang berobat di kami ini lebih banyak dari luar Arosbaya, jadi kami nanti harus mengecek ke Puskesmas wilayah mereka bagaimana statusnya, sudah aktif atau belum,” tuturnya.

Untuk diketahui, predikat UHC BPJS Kesehatan dicapai apabila minimal 95 persen dari penduduk yang ada di sebuah daerah sudah terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau rumah sakit hanya menunjukkan e-KTP, sebab sudah tersinkronisasi ke database BPJS Kesehatan.(hel/ky)