Daerah  

Tak Dapat Undangan Penyaluran Bansos, Warga Sumenep Mengadu ke Presiden Jokowi

Soal Bansos
(Dok. Media Jatim) Presiden Joko Widodo (kiri) dan seorang warga Sumenep, Hariah.

Sumenep — Warga Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, yang mengaku bernama Hariah, mengadukan nasibnya ke Presiden Joko Widodo.

Pengaduan yang direkam warga setempat itu berkenaan dengan dirinya yang tidak menerima undangan pencairan Program Sembako Kemensos RI yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

iklan

Video berdurasi 26 detik itu viral di media sosial WhatsApp sejak Sabtu (3/12/2022). “Undangan tidak sampai kepada saya Pak Jokowi, dicek di data Bansos, nama saya ada Pak Jokowi,” sebutnya.

Di dalam video tersebut, Hariah menduga undangannya sengaja tidak diberikan kepada dirinya oleh pemerintah desa setempat. “Halo, halo, Pak Jokowi,” keluhnya.

Baca Juga:  Ramadhan Berkah, Ansor Bersama BMT NU Santuni Anak Yatim dan Dhuafa

Tidak hanya dialami Hariah, beberapa hari sebelumnya, warga sempat ricuh di Kantor Pos setempat karena tidak mendapatkan undangan Bansos pada 28 November 2022.

Camat Pragaan, Sumenep, Heru Cahyono hanya mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi.

“Jangan mempercayai data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika ingin mengetahui data valid, silakan ke Kantor Pos selaku mitra penyalur Bansos,” kata Heru kepada mediajatim.com, Minggu (04/12/2022).

Klarifikasi PT Pos Indonesia Cabang Sumenep tentang Kericuhan di Kecamatan Pragaan

Kepala Kantor Pos Cabang Sumenep Nur Lailiana mengatakan, bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui kantor Pos sudah terealisasi hingga 98 persen.

Baca Juga:  Realisasi PAD Dishub Bangkalan Kurang Rp600 Juta

“Ricuh Senin (28/11/2022) lalu itu karena penerima Bansos tidak menerima undangan. Tetap kami layani dengan syarat setor KTP,” katanya kepada mediajatim.com, Kamis (01/12/2022).

Berdasarkan sumber mediajatim.com, undangan tersebut tidak sampai ke penerima karena ada kelalaian dari pemerintah desa setempat. (mj1/ky)