PERIODE II

Bawaslu Bangkalan Putuskan KPU Tak Bersalah Atas Dugaan Pelanggaran Rekrutmen PPK

Media Jatim
Sidang putusan
(Dok. Bawaslu Bangkalan) Proses sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kantor Bawaslu Bangkalan, Senin (9/1/2023).

Bangkalan — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak bersalah atas dugaan pelanggaran administrasi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada sidang putusan, Senin (9/1/2023).

Ketua Bawaslu Bangkalan Mustain Saleh mengatakan, KPU Bangkalan tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam proses rekrutmen PPK.

“Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya, Senin (09/01/2023).

Namun meski begitu, kata Mustain, jika ada yang merasa belum puas dengan hasil keputusan tersebut, pihak pelapor masih bisa melakukan koreksi ke Bawaslu Jawa Timur.

Baca Juga:  Inilah Incumbent yang Masuk 10 Besar Calon Anggota Bawaslu se-Madura, Timsel: Bawaslu RI Akan Pilih 5 Besar!

“Pelapor dan terlapor punya hak mengajukan koreksi ke Bawaslu Jatim dalam tiga hari kerja setelah putusan,” jelasnya.

Banner Iklan Media Jatim

Sementara Pelapor, Muroso, mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya melaksanakan demokrasi dengan baik.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang_20240713_064735_0000
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang_20240713_064736_0002
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang_20240713_064736_0001

“Apapun keputusannya saya terima, karena yang memiliki wewenang memutuskan adalah Bawaslu. Terpenting saya sudah melaksanakan demokrasi dengan baik,” ujarnya, Senin (9/1/2023).

Selain itu, Muroso memastikan tidak akan mengambil langkah hukum lebih lanjut terkait laporannya tersebut. Menurutnya, langkah yang sudah dilakukan akan dijadikan pembelajaran ke depannya.

Baca Juga:  Beredar Kabar Lokasi Hitung Ulang Suara Pindah dari Bangkalan ke KPU Jatim, Politisi PKS: Cederai Putusan MK

“Semua bukti sudah ada di persidangan, masyarakat bisa menilai kegiatan seperti itu bisa dilegalkan secara hukum atau tidak. Ini sebagai pengalaman agar demokrasi harus dijalankan dengan baik,” tukas Mustain.

Sebagaimana diberitakan mediajatim.com sebelumnya, Muroso merasa dicurangi saat mengerjakan soal Computer Assisted Test (CAT) rekrutmen PPK. (hel/zul)