Bangkalan — Penyuluh pertanian di Bangkalan sangat terbatas. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan hanya memiliki 70 penyuluh yang bertugas untuk 281 desa dan kelurahan di Bangkalan.
Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasana (Sarpras) Pertanian Dispertapahorbun Bangkalan CHK Karyadinata mengungkapkan, Bangkalan memang sedang kekurangan tenaga penyuluh untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada petani.
“Tahun 2022 itu ada 73 penyuluh, tapi tiga orang kini sudah pensiun, sehingga yang tersisa 70 orang,” ungkapnya, Jumat (27/1/2023).
Dia juga mengeluhkan bahwa setiap tahun pasti ada penyuluh yang pensiun, sedangkan tambahan tidak pernah ada.
Dari itulah, kata Karyadinata, jumlah penyuluh pertanian di Bangkalan kini tidak ideal. Harusnya setiap desa atau kelurahan ditangani satu orang penyuluh.
“Faktanya, satu penyuluh malah harus menangani minimal tiga desa untuk mensiasati kekurangan,” imbuhnya.
Dia mengaku kesulitan untuk mengajukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk melengkapi formasi penyuluh pertanian di Bangkalan.
Karena sulit, pihaknya kini sedang berupaya mengajukan permohonan pada Kementerian, untuk memanfaatkan penyuluh perkebunan yang bertugas di Bangkalan agar bisa membantu penyuluh pertanian.
“Ada 4 orang tenaga penyuluh perkebunan yang kami upayakan bisa ditugaskan membantu penyuluh pertanian. Kami sudah mengirim surat pada Kementerian Pertanian, semoga saja bisa disetujui,” ujar Karyadinata.
Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Fadhur Rosi menerangkan, kekurangan penyuluh itu akan berdampak pada lambatnya edukasi dan informasi serta pembinaan pada petani.
“Tidak maksimal kalau satu penyuluh ke tiga desa, apalagi dalam satu desa tidak hanya satu kelompok tani,” paparnya Jumat (27/1/2023).
Kata Rosi, terbukti, saat distribusi pupuk bersubsidi, karena informasi lambat diterima petani, sehingga pengajuan dan kebutuhan pupuk sempat ada kendala.
“Itu karena penyuluh tidak bisa komunikasi dengan baik bersama Kepala Desa, sehingga kuota dan kebutuhan tidak terdeteksi semua,” tutupnya.(hel/faj)
