Jawa Timur, mediajatim.com — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2023 bertajuk “Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat”.
Bagi Ketua PWI Sumenep M. Syamsul Arifin, momentum HPN harus menjadi refleksi untuk mendorong insan pers terus berkomitmen menjadi penyambung masyarakat dan pemangku kebijakan.
“Momen HPN 2023 dan Hari Ulang Tahun (HUT) PWI ke-77 ini, PWI Sumenep akan mendorong wartawan menyampaikan berita sesuai fakta,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Kamis (9/2/2023).
Selain itu, Syamsul juga memastikan media yang tergabung di PWI Sumenep akan menjadi pengimbang informasi di media sosial dengan melahirkan fakta-fakta di lapangan.
“Informasi yang beredar di tengah masyarakat, khususnya yang bersumber dari media sosial kadang tidak sesuai fakta, dan sebab itu PWI Sumenep akan hadir untuk membenahi hal tersebut,” tuturnya.
Sementara Ketua PWI Pamekasan Tabri Syaifullah Munir menegaskan agar pelaku pers bersama-sama membangun jati diri bangsa menjadi lebih baik.
“Menjelang tahun politik ini, yang menjadi tanggung jawab bersama adalah bagaimana mengawal proses demokrasi berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, pers harus bertanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian atau humanisme di atas segala-galanya.
“Pers juga harus teguh menjaga nilai-nilai kemanusian dan demokrasi yang sudah dijunjung tinggi selama ini,” katanya.
Sedangkan Ketua PWI Sampang Fathor Rahman berharap jurnalis senantiasa menjaga profesionalitasnya.
Selain harus patuh pada kode etik, wartawan juga harus mengorbitkan berita yang bernilai edukasi dan mendorong peningkatan ekonomi dan bisnis.
“Jangan jadikan profesi jurnalis sebagai pelarian, agar nilai informasi yang disajikan tetap sesuai dengan kode etik jurnalis,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Mamang itu juga mengingatkan agar perusahaan media memperhatikan kesejahteraan jurnalisnya, agar tidak mudah menyimpang dan mencari sumber pendapatan lain.
“Pemerintah juga harus lebih memperhatikan keamanan insan pers, karena sudah banyak muncul kasus intimidasi dan kekerasan yang terjadi pada sesama rekan jurnalis,” tuturnya.
Terpisah, Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail mengingatkan agar jurnalis menjunjung tinggi kode etik jurnalistik (KEJ), menyajikan berita berimbang dan akurat.
“Pemberitaan jangan hanya mementingkan kecepatan, tetapi harus akurat sehingga menjadi berita atau informasi yang berkualitas,” katanya, Kamis (9/2/2023).
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim meminta jurnalis terus melindungi masyarakat dari segala kebijakan yang serakah, dan untuk itu, pers harus tetap berpegang pada kode etik meskipun kebijakan yang serakah ini masuk pada sendi perusahaan.
“Jangan ada praktik pengondisian berita hanya untuk mendapatkan iklan,” pesannya.
Pada momentum HPN 2023 ini Lutfil mengaku akan mengusulkan kepada Dewan Pers (DP) untuk membuat kebijakan baru yakni mengukur tingkat konten kritis perusahaan media dan menjadikan hal itu sebagai syarat verifikasi membuka media baru.
“Kalau hanya mengandalkan tes-tes tertentu, maka ini cenderung menjadi corong bagi para pemilik oligarki,” pungkasnya. (rif/hel/ky)
