Segenap pimpinan dan karyawan_20240408_235739_0000

KPK RI Cegah Empat Pimpinan DPRD Jatim ke Luar Negeri Selama Enam Bulan

Media Jatim
KPK
(Dok. Youtube KPK) Plt Juru Bicara KPK RI Ali Fikri saat memberikan keterangan pers, Selasa (7/3/2023).

Nasional, mediajatim.com — KPK RI melalui Dirjen Imigrasi Kemenkumham mengajukan tindakan cegah keluar negeri untuk empat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/3/2023).

8_20240408_234212_0006
21_20240408_234212_0019
5_20240408_234212_0003
2_20240408_234211_0000
3_20240408_234211_0001
10_20240408_234212_0008
Diskon_20240411_102039_0000

Empat orang dimaksud yakni Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua DPRD: Anwar Sadad, Anik Maslachah dan Achmad Iskandar.

6_20240408_234212_0004
14_20240408_234212_0012
7_20240408_234212_0005
Diskon_20240408_235150_0000
24_20240408_234212_0022
13_20240408_234212_0011

Pencegahan tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus suap dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim yang diaktori Sahat Tua P Simandjuntak (STPS).

9_20240408_234212_0007
20_20240408_234212_0018
15_20240408_234212_0013
17_20240409_074953_0000
16_20240408_234212_0014
Diskon_20240409_180711_0000

“Langkah cegah ini dilakukan agar para pihak ini tetap berada di Indonesia, dan dapat kooperatif hadir memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK,” terangnya Plt juru bicara KPK RI Ali Fikri, Rabu (8/3/2023).

Pencegahan terhadap empat pimpinan DPRD ini berlaku dalam enam bulan ke depan. “Pencegahan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan,” tuturnya.(hel/ky)