Surabaya, mediajatim.com — 21 daerah di Jawa Timur telah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau pemberlakukan kesehatan gratis untuk semua masyarakat dari Wakil Presiden RI pada 14 Maret 2023 lalu.
Penghargaan UHC yang diterima 21 daerah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada 21 kabupaten dan kota yang menerima penghargaan ini,” terang Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (24/03/2023).
Khofifah berharap, ke depan, akan lebih banyak lagi daerah yang menerapkan dan meraih predikat UHC.
Sebagaimana diberitakan mediajatim.com 16 Desember 2022 lalu, label UHC ini baru bisa diperoleh bilamana 95 persen penduduk suatu daerah kota atau kabupaten terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pak Sekda saya minta untuk menghitung kembali kabupaten dan kota yang sudah mendekati 95 persen, saya minta hitung berapa sebenarnya Pemerintah Provinsi dapat ikut support agar kabupaten dan kota tersebut bisa bersama-sama masuk kategori UHC. Yang sudah 95 persen ke atas, mohon tetap dijaga, dan yang belum, ayo kita siapkan,” tegasnya.
Deputi Direksi Wilayah VII BPJS Kesehatan Beno Herman menyampaikan, jumlah masyarakat yang tercakup dalam kepesertaan program JKN di Jawa Timur kini mencapai 35 juta jiwa atau 86,94 persen.
Beno mengapresiasi perhatian khusus Gubernur Khofifah dan langkah-langkah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan capaian kepesertaan masyarakat dalam program JKN.
“Dengan jumlah kabupaten dan kota yang telah mencapai UHC sebanyak 21, tentu kita harus syukuri bersama, dan masih terdapat 17 kabupaten dan kota yang belum mencapai UHC dan tugas kita bersama untuk segera mengejar UHC sehingga masyarakat di JawaTimur dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan,” papar Beno.
Dalam kesempatan yang sama, Beno menyampaikan kembali pesan Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin, agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, yakni, para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.
“Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia,” tuturnya.
Oleh karena itu, imbuh Beno, diperlukan sinergi antara BPJS Kesehatan, kementerian atau lembaga, bersama seluruh Pemda untuk mengoptimalkan dan memastikan seluruh penduduk terdaftar dan terlindugi program JKN.
“Saya harap, melalui kegiatan hari ini dapat melahirkan gagasan dan semangat yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.(*/ky)
