Banner Iklan Media Jatim
Daerah  

Urun Rembuk Bangun Ponorogo, Bupati Sugiri Cangkrukan Bersama Kades dan Lurah

Bupati Ponorogo
(Dok. Pemkab Ponorogo) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat memberikan arahan pada acara Cangkrukan di Pendopo Agung setempat, Selasa malam (11/4/2023).

Ponorogo, mediajatim.com – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengajak seluruh kepala desa (kades) dan lurah cangkrukan di Pendopo Agung Pemkab setempat, Selasa malam (11/4/2023).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) itu berlangsung lancar dan penuh dengan keakraban.

Salinan dari atas dedikasinya selama 5 tahun, menggagas banyak terobosan, menciptakan program-program lompatan dan berguna bagi masa depan Pamekasan_20230925_204820_0000
20230925_204733_0000
20230925_203345_0000

Dalam cangkrukan itu sempat membahas langkah pasti merespon kegelisahan masyarakat mengenai perbaikan jalan di sejumlah titik, terutama jalan penghubung antardesa.

Bupati Sugiri mengatakan, betapa pentingnya keselarasan antara pemerintah desa (pemdes) dan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat, salah satunya melalui sharing anggaran pembangunan.

“Direncanakan nanti, selain menggunakan anggaran desa, juga akan didukung dengan bantuan keuangan khusus desa (BKKD) dari Pemkab Ponorogo,” ungkapnya.

Dewan Penasihat GP Ansor Jatim itu juga menjelaskan, dari APBDes harus ada anggaran yang dikunci sekian persen untuk pembangunan jalan poros desa.

“Hasil pembangunan di Ponorogo merupakan akumulasi dari pembangunan di desa-desa. Karena itu, antara desa dan kabupaten harus berjalan bersama ke arah yang sama. Tidak boleh kabupaten ngalor, desa ngidul,” tambah Bupati Sugiri.

Baca Juga:  Bupati Sumenep Achmad Fauzi Ditagih Janjinya, IMKS Klaim Pembangunan di Darat dan Kepulauan Timpang!

Selain itu, kata Bupati Sugiri, dalam penyusunan program dan kegiatan desa harus seirama dan mengacu kepada arah pembangunan pemerintah kabupaten yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Nanti sebelum APBDes diketok, harus ada pembahasan bersama, antara desa, Bappeda, dan lainnya, biar ada keselarasan antara program kabupaten dan desa,” pungkasnya. (rif/zul)