IMG-20240616-WA0023
IMG-20240616-WA0022
IMG-20240616-WA0001

Aksi May Day 2023 di Surabaya, Khofifah Janji Kawal Tujuh Tuntutan Buruh

Media Jatim
Buruh
(Dok. Pemprov Jatim) Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menemui massa aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Senin (1/5/2023).

Surabaya, mediajatim.com — Ribuan buruh melakukan demonstrasi pada Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Senin (1/5/2023).

IMG-20240615-WA0011
IMG-20240616-WA0002
IMG-20240615-WA0010
IMG-20240616-WA0003
IMG-20240616-WA0005

Dalam aksi May Day 2023 tersebut, Ketua Gerakan Serikat Pekerja (Gesper) Jatim Fauzi mengatakan, ada tujuh tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Khofifah.

IMG-20240616-WA0004
IMG-20240616-WA0007
IMG-20240616-WA0008
IMG-20240616-WA0006
IMG-20240616-WA0009

“Kami meminta Gubernur Khofifah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI terkait revisi UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023,” ungkapnya, Senin (1/5/2023).

IMG-20240616-WA0017
IMG-20240616-WA0014
IMG-20240616-WA0018
IMG-20240616-WA0031
IMG-20240616-WA0024

Selain itu, kata Fauzi, pihak buruh juga menginginkan Gubernur bersama DPRD Jatim membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang jaminan pesangon bagi kaum buruh.

Baca Juga:  Datangi KPU Surabaya, Gus Din-Ning Hermin Konsultasi Pencalonan

Lalu, lanjut Fauzi, pihaknya juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk mengalokasikan APBD melalui P-APBD untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi pekerja yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Lain dari pada itu, kami juga meminta Gubernur melalui Disnakertrans Jatim melakukan penegakan hukum dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan buruh dalam BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

IMG-20240615-WA0017
IMG-20240615-WA0016
IMG-20240616-WA0026
IMG-20240616-WA0013

Pada momen yang sama, Fauzi juga meminta Gubernur Khofifah agar segera menyelesaikan problem yang terjadi di berbagai perusahaan di Jatim. “Jadi kami juga berharap Gubernur melalui Kadisnakertrans Jatim mengevaluasi kinerja pengawas ketenagakerjaan,” tuturnya.

Terakhir, ucap Fauzi, Gubernur Jatim juga harus segera mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden RI untuk tidak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang berupaya menyamakan rokok serta hasil tembakau dengan narkoba.

Baca Juga:  Bacok Tutup Dandang, Tukang Bakso di Cluring Dibui

Menanggapi tuntutan Gerakan Serikat Pekerja (Gesper) Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berjanji akan terus memberikan perhatian dan memfasilitasi keinginan para buruh agar kesejahteraannya terus meningkat.

“Tidak hanya itu, kami juga siap memfasilitasi sejumlah tokoh buruh di Jatim untuk bertemu langsung dan menyampaikan aspirasi kepada Menteri Koordinaror Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD di Jakarta dalam waktu dekat,” ungkapnya saat menemui massa aksi, Senin (1/5/2023).

Mantan Menteri Sosial RI tersebut mengajak para buruh untuk mengawal bersama agar tujuh tuntutan tersebut bisa tersampaikan kepada pemerintah pusat.

“Upaya mewujudkan tujuh tuntutan ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama agar semua buruh bisa hidup sejahtera dan terlindungi, tetapi dalam waktu yang sama ekonomi Jatim juga tetap tumbuh dan bangkit,” pungkasnya.(rif/faj)