Mahfud MD di Forum Ulama Madura: Penegakan Hukum Susah karena Mafia Dibackingi Pejabat, Kapolres, Kapolda dan TNI

Media Jatim
Mahfud MD
(Dok. @mohmahfudmd) Menko Polhukam saat menghadiri Silaturahmi dan Halalbihalal Bassra di Gedung Utama P4TM Pamekasan, Sabtu (27/5/2023).

Pamekasan, mediajatim.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD kembali menyentil aparat penegak hukum (APH) yang kerap menjadi backing para mafia.

Sentilan itu bukan di Jakarta, tapi di Forum Silaturahmi dan Halalbihalal Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) di Kabupaten Pamekasan, Sabtu (27/5/2023).

Mahfud menyinggung langsung pola-pola mafia dibackingi pejabat, Kapolres, Kapolda, TNI dan aparat penegak hukum (APH) lainnya.

“Di-backing oleh Kapolres, Kapolda, TNI, sehingga penegakan hukum menjadi susah, ini persoalan,” kata Mahfud MD.

Baca Juga:  PAN Lapor Pembengkakan, BPHP: Hasil Pencocokan Plano Suara Demokrat Pamekasan Bertambah!

Dia memaparkan, Indonesia menganut demokrasi yang membebaskan rakyat. Di samping demokrasi ada nomokrasi atau penegakan hukum yang juga harus berjalan setara.

“Persoalan kita sekarang, demokrasi dan nomokrasi ini tidak seimbang, demokrasi jalan, nomokrasinya lemah, ini agenda-agenda ke depan yang harus kita bicarakan,” papar Mahfud.

Dan hanya orang yang beriman, lanjut Mahfud, dan orang Madura yang islami, yang akan mengatakan bahwa perjuangan harus tetap dilakukan untuk menegakkan apa yang benar.

Kemudian Mahfud membacakan Al-qur’an surah Al-Isra’ Ayat 81. “Allah menjamin, terus kebenaran itu akan mencari jalannya nanti, dan keadilan itu tidak bisa ditekan, karena akan ada reaksi,” jelasnya.(*/ky)