PERIODE II

Turun dari Usulan Sebelumnya, KPU Sampang Kembali Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp51 Miliar

Media Jatim
KPU
(Dok. Media Jatim) Rapat Koordinasi KPU Sampang bersama BPPKAD di Kantor Setkab setempat pada 13 Juli 2023 lalu.

Sampang, mediajatim.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang kembali mengajukan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada Pemkab setempat.

Ketua KPU Sampang Addy Imansyah menjelaskan, sebelumnya, pihaknya mengajukan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp59 miliar kepada Pemkab setempat, namun anggaran tersebut dinilai terlalu tinggi.

Oleh karena itu, kata Addy, pemerintah meminta KPU Sampang untuk kembali melakukan rasionalisasi dan sinkronisasi anggaran.

“Kami melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, serta juga menghitung kekuatan anggaran daerah yang sekiranya tidak memberatkan,” ungkapnya, Kamis (10/8/2023).

Rasionalisasi anggaran itu, tutur Addy, salah satunya dengan mengurangi proyeksi pasangan calon, dari enam menjadi empat pasangan.

Baca Juga:  Lantaran UKT Tembus Rp7 Juta dan Toga Wisuda Disewakan, Mahasiswa UTM Demo Rektorat!

“Kami juga menggemukkan pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 450 menjadi 600 pemilih, sehingga akan mengurangi jumlah TPS di masing-masing desa, tentunya secara anggaran juga akan berkurang,” terangnya.

Dari hasil rasionalisasi dan sinkronisasi anggaran tersebut, lanjut Addy, maka KPU Sampang kembali mengajukan anggaran Pilkada 2024 senilai Rp51 miliar ke Pemkab setempat.

Addy mengatakan, saat ini anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah daerah. “Semoga lekas sepakat dan bisa segera ditetapkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Hurun Ien membenarkan bahwa dana hibah Pilkada 2024 saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Baca Juga:  Plagiat Karya Kiai Ponpes Annuqayah Sumenep, Profesor UNY Ini Minta Maaf dan Mengaku Khilaf

“Datanya masih disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tapi belum kami putuskan dan juga belum dibahas dengan DPRD setempat,” ungkapnya, Kamis (13/7/2023).

Hurun menyebutkan, jika anggaran Pilkada 2024 itu sudah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Tiga kabupaten lain di Madura juga belum final,” pungkasnya.(rif/faj)