News  

PWI Urai Karut-marut Pengelolaan Wamira Mart Pamekasan di FGD Jilid II, dan Inilah 4 Rekomendasi Hasil Diskusinya!

Media Jatim
Wamira Mart Pamekasan
(Ongky Arista UA/Media Jatim) Dari kiri, Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam, Harisandi Savari, Ismail A. Rahim dan Muttaqin dalam acara FGD Jilid II PWI Pamekasan, Kamis (7/9/2023).

Pamekasan, mediajatim.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggagas program prioritas berupa pembangunan Warung Milik Rakyat (Wamira) pada akhir 2021 lalu.

Gagasan itu kemudian dituangkan pada 2022. Ambisi Pemkab pada 2022, Wamira yang tidak jauh berbeda bentuknya dengan toko kelontong Madura ini akan dibangun di 13 kecamatan di Kota Gerbang Salam.

Ambisi tersebut secara kuantitas terbilang tuntas. Berdasarkan data yang diperoleh mediajatim.com, hingga September 2023, sudah ada 33 Wamira yang dibangun dan 20 Wamira sudah beroperasi.

Kendati secara kuantitas sudah dibangun puluhan Wamira, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menilai ada empat masalah pokok pada program prioritas Bupati Pamekasan Baddrut Tamam ini.

Sebab itulah, PWI Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Nasib Wamira Mart setelah Purnatugas Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam” di Ruang Rato Ebhu, Pendapa Ronggosukowati, Kamis (7/9/2023).

Tema tersebut dilatarbelakangi fakta karut-marutnya pengelolaan Wamira Mart saat ini. Ditambah, penggagas program ini, yakni Bupati Baddrut Tamam, akan segera purnatugas September 2023.

Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam menerangkan, pertama, Wamira ini belum memiliki legal formal.

“Karena Wamira tidak dikelola BUMD, dan BUMD yang akan mengelola ini belum ada,” ungkap Anam.

Kedua, PWI Pamekasan menilai, Wamira Mart digarap asal-asalan. “Kami tidak melihat ada campur tangan ahli atau konsultan ahli, sehingga tidak tampak hasilnya, oleh sebab itu kami dorong ada tim ahli yang dilibatkan,” paparnya.

Baca Juga:  Dispora Bangkalan Gelar Sport Massage, Didik Atlet Tangani Cedera Dasar

Ketiga, pemerintah tidak benar-benar serius membangun Wamira dan mengakomodir produk UMKM lokal masuk ke dalam Wamira.

“Pemerintah sendiri misalnya, masih banyak mengonsumsi produk luar daerah, tidak membeli di Wamira, padahal kita tahu spirit Wamira ini kan mengakomodasi produk UMKM dan pemberdayaan,” tambah Anam.

Keempat, tidak dibangun akses permodalan selebar-lebarnya bagi pengelola Wamira. “Karena kami lihat belum banyak pengelola Wamira yang mendapatkan akses modal ini,” bebernya.

Pemateri pada FGD Jilid II PWI Pamekasan yakni Kepala Diskop, UKM dan Tenaga Kerja Muttaqin, Wakil Ketua Komisi II DPRD setempat Ismail A. Rahim dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Harisandi Savari.

Dalam kesempatan tersebut, Kadiskop UKM dan Tenaga Kerja Muttaqin bersepakat bahwa ASN tidak boleh berjualan dan untuk itu, Wamira tidak boleh semurni-murninya dikelola aparat negara.

“Ini sama persis dengan yang disampaikan Pak Bupati, bahwa Wamira harus dikelola BUMD, dalam hal ini PT. AUMM dan saat ini PT. AUMM tengah proses penghidupan,” terangnya.

Sementara Ketua Kadin Pamekasan Harisandi Savari mengaku sudah menyarankan dari awal agar Wamira dikelola pihak ketiga.

“Sebelum Wamira diresmikan, Kadin sudah menghitung bagaimana pengelolaan dan keberlanjutan, untung dan rugi sudah kami hitung, bahwa pengelolaan yang melibatkan ASN akan membentur aturan, dan kita tegas saat itu agar Wamira Mart dikelola pihak ketiga, jangan dikelola korps baju cokelat,” paparnya.

Baca Juga:  Bupati Baddrut Tamam: Kemajuan Pendidikan Ditunjukkan dengan Karakter Saling Mendukung

Sementara Ismail A. Rahim menyodorkan pertanyaan besar apakah Wamira Mart akan purna seiring purnatugas Baddrut Tamam sebagai Bupati Pamekasan akhir September 2023 mendatang?

“Gagasan Wamira ini cukup mulia, kelasnya rakyat, harganya rakyat, dan prinsip pengelolaannya yang kita tahu akan menampung 70 persen produk UMKM lokal rakyat, ini mulia,” kata Ismail.

Tetapi, sayangnya, induk Wamira Mart di Jalan Jokotole kerap sepi pembeli, kata Ismail. Bahkan, sekarang, sudah beralih fungsi menjadi kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya sempat sarankan agar pegawai di sana belinya ke Wamira, minimal agar produk gak kadaluwarsa, namun, kini gedung induk ini jadi Kantor Inspektorat,” bebernya.

Dia berharap setiap gagasan yang bagus, sebelum diaktualisasikan menjadi program, perlu digelar semacam simulasi dan kajian yang lebih mendalam.

“Wamira ini satu-satunya di Indonesia kata Pak Bupati, juga ada permodalan dengan bunga rendah juga, ini bagus, tapi silakan kaji lebih dalam, lakukan simulasi-simulasi agar Wamira yang ada tetap tegak dan bisa berkembang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, FGD Jilid II PWI Pamekasan ini melibatkan banyak pihak mulai dari organisasi wartawan se-Pamekasan, organisasi kepemudaan hingga organisasi pelajar dan mahasiswa.(*/ky)