Pamekasan, mediajatim.com — Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Aliyadi Mustofa melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pelabuhan Kelas II Branta, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Pamekasan, Rabu (25/10/2023).
Dalam Kunker ini, Aliyadi menyatakan siap memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari para nelayan, agar apa yang dibutuhkan bisa terlaksana.
Karena, kata Aliyadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sudah diberi kewenangan untuk memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan nelayan.
“Tentu belum terlambat bagi Pemprov Jatim untuk memberikan apa yang menjadi aspirasi nelayan Branta. Karena sebelumnya, wewenang dipegang Pemkab Pamekasan,” ungkapnya, Rabu (25/10/2023).
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Pamekasan H. Wardan menyampaikan, keinginan para nelayan sederhana, yakni adanya pelabuhan sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan.
“Pelabuhan yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan kami. Karena lebih banyak kapalnya dari pada lahan pelabuhannya. Sementara yang ada, milik syahbandar,” paparnya, Rabu (25/10/2023).
Kata Wardan, para nelayan hanya ingin aman saat bekerja. “Karena setiap tahun makan korban, bisa dua sampai tiga kapal nelayan yang tenggelam,” paparnya.
Menanggapi aspirasi pembangunan pelabuhan nelayan Branta itu, Aliyadi akan menindaklanjuti usulan tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim.
“Sebentar lagi kita akan membahas APBD 2024. Saya perlu cross check dulu, di DKP terkait ini masuk atau tidak. Kalau belum masuk, ya dimasukkan. Dapat atau tidaknya, ya kita berjuang bersama,” pungkas Aliyadi.(fit/faj)
