Reklame Ilegal di Pamekasan Tak Kunjung Ditindak, DPMPTSP Lempar Tanggung Jawab ke BPKPD dan Satpol PP

Media Jatim
Reklame
(M. Arif/Media Jatim) Seorang pria tengah berjalan di bawah reklame yang diduga rusak mengelupas di depan RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan, Selasa (5/12/2023).

Pamekasan, mediajatim.com — Reklame ilegal yang terpasang di beberapa ruas jalan Pamekasan hingga saat ini belum ditindak oleh pihak yang berwenang.

IMG-20240220-WA0010
IMG-20240220-WA0008

Salah satunya, hasil pantauan mediajatim.com, Selasa (5/12/2023), reklame di depan RSUD Slamet Martodirdjo. Reklame ini izinnya diduga sudah kadaluarsa, malah kondisinya juga sudah tidak layak pakai.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan Taufikurrachman enggan memberikan komentar terkait hal tersebut.

Bahkan Taufik melempar tanggung jawab terkait reklame ilegal tersebut ke Satpol PP serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan.

Baca Juga:  Hadapi Cuaca Ekstrem, Kemensos Siagakan 35.000 Tagana

“Silahkan konfirmasi ke Satpol PP ya, lebih tepat karena masuk penertiban,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Selasa (5/12/2023).

Mengenai data-data reklame, Taufik juga meminta mediajati.com untuk mengonfirmasi ke BPKPD Pamekasan.

“Saya sedang mengikuti Rapat Koordinasi, tolong konfirmasi mereka saja,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Pamekasan M Yusuf Wibiseno mengaku belum mengetahui reklame di titik mana saja yang sudah kadaluarsa perizinannya.

“Saya koordinasi dulu dengan DPMPTSP soal data-data reklame tersebut, soalnya kami juga belum mengetahui. Tapi kalau reklame yang di depan RSUD itu sudah kami surati beberapa kali ke vendornya,” ungkapnya, Selasa (5/12/2023).

Baca Juga:  Peluncuran Koperasi Digital Indonesia Lakukan MoU dengan 7 Stakeholder

Terkait penertiban reklame yang diduga tidak diperpanjang perizinannya, Yusuf memastikan akan segera bertindak.

“Saya koordinasi dulu dengan DPMPTSP, sehingga bisa segera diturunkan kalau memang sudah kadaluarsa,” ucapnya.

Kabid Pelayanan dan Pengendalian Pajak BPKPD Pamekasan Achmad Hidayat menerangkan bahwa persoalan reklame ini bukan wewenangnya.

“Itu ranah DPMPTSP dan Satpol PP, wewenang kami hanya tentang pembayaran pajak saja, bukan penertiban,” singkatnya.(rif/faj)