Segenap pimpinan dan karyawan_20240408_235739_0000

Mengaku: PPK Berani Geser Suara Caleg Karena Diperintah Oknum Komisioner KPU Sumenep!

Media Jatim
KPU Sumenep 2024
(Dok. Media Jatim) Salah satu hasil Rekapitulasi suara Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumenep.

Sumenep, mediajatim.com — Proses rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sumenep diduga penuh intimidasi dari oknum komisioner KPU ke PPK.

8_20240408_234212_0006
21_20240408_234212_0019
5_20240408_234212_0003
2_20240408_234211_0000
3_20240408_234211_0001
10_20240408_234212_0008
Diskon_20240411_102039_0000

Pasalnya, banyak ditemukan ketidaksamaan perolehan suara calon–khususnya calon legislatif (Caleg)–di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di KPU tingkat Kabupaten Sumenep.

6_20240408_234212_0004
14_20240408_234212_0012
7_20240408_234212_0005
Diskon_20240408_235150_0000
24_20240408_234212_0022
13_20240408_234212_0011

Berdasarkan sumber terpercaya mediajatim.com di lapangan, ketidaksesuaian data perolehan suara itu karena ada intimidasi dari oknum komisioner KPU Sumenep kepada PPK.

9_20240408_234212_0007
20_20240408_234212_0018
15_20240408_234212_0013
17_20240409_074953_0000
16_20240408_234212_0014
Diskon_20240409_180711_0000

KPU diduga meminta dengan paksa PPK untuk menggeser suara satu Caleg ke Caleg lain terutama untuk DPRD Jawa Timur dan DPR RI.

Geser-menggeser suara itu tidak hanya terjadi antarpartai, kata sumber mediajatim.com tersebut, melainkan juga di internal partai.

Bentuk dugaan intimidasi itu salah satunya disampaikan melalui pesan WhatsApp.

“Ini WA-nya kak, jadi saya nggak bisa apa-apa,” kata salah satu PPK yang enggan dimediakan namanya, Minggu (3/3/2024) malam.

Baca Juga:  Polres Sampang Gagalkan Penyelundupan 62 Sak Pupuk Bersubsidi, Dua Orang Ditangkap

Sementara Ketua KPU Sumenep Rahbini tidak bisa dimintai konfirmasi, Minggu (3/3/2024). Telepon yang ditujukan kepadanya tidak direspon hingga berita ini diterbitkan.(**/ky)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang_20240410_124753_0000
4_20240408_232459_0003
6_20240408_232459_0005
1_20240408_232458_0000
Dinas lingkungan hidup kabupaten sumenep_20240408_232720_0000
7_20240408_232459_0006
3_20240408_232459_0002
8_20240408_232459_0007
2_20240408_232459_0001

Respon (2)

  1. Rekayasa yang dilakukan tetap tindak kriminal pemilu yang harus dipertanggung jawabkan oleh siapapun pelakunya secara hukum.
    Kalau oknum PPK karena tekanan DARI KPU Kabupaten dengan bukti awal yang cukup, maka oknum PPK dan KPU Kab. HARUS DICOPOT sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

  2. Selama proses perekrutan dari KPU pusat sampai dengan KPPS Tingkat terbawah itu pakai ordal (titipan) dan tidak transparan maka jangan pernah berharap demokrasi di negeri ini bisa bermartabat. Demokrasi yg seharusnya mencerminkan aspirasi rakyat berubah menjadi media sekolompok oknum penyelenggara pemilu untuk memuaskan hasrat pribadinya dlm mencapai tujuan tertentu,maka di perlukan penyelenggara pemilu dari KPU sampai dg KPPS yg berintegritas,profesional,dan amanah dan demi tegaknya legitimasi pemimpin pilihan rakyat sehingga tercipta masyarakat madani

Komentar ditutup.