Pemkab Pamekasan Buka Posko Pengaduan THR 2024: Perusahaan “Nakal” Terancam Dibekukan!

Media Jatim
Pengaduan THR Pamekasan
(M. Arif/Media Jatim) Salah seorang staf Diskop UKM dan Naker Pamekasan berada di depan Posko Pengaduan THR di kantor setempat, Kamis (4/4/2024).

Pamekasan, mediajatim.com — Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan mengimbau perusahaan untuk segera mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024.

Tidak sekadar imbauan, Diskop UKM dan Naker Pamekasan juga telah membuka posko pengaduan THR untuk mengantisipasi lambat dan tidak disalurkannya hak para pekerja.

Kepala Diskop UKM dan Naker Pamekasan Muttaqin melalui Kabid Produktivitas Kerja Ika Yulia Rakhmawati mengatakan bahwa perusahaan yang lambat akan disanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Baca Juga:  Komitmen PCNU dan Pemkab Pamekasan Tolak Pembahasan RUU HIP

“THR harus sudah diterima maksimal H-7 hari raya, jika tidak, maka pengusaha yang terlambat akan dikenai denda lima persen dari total THR yang harus dibayar,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Kamis (4/4/2024).

Kata Ika, berlakunya denda ini tidak lantas menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja.

“Jika perusahaan tidak membayar, maka tahapannya, pertama teguran tertulis, jika tetap, maka kegiatan usahanya akan dibatasi, lalu penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi,” ucapnya.

Sementara jika memang tidak ada upaya untuk membayar THR, imbuh Ika, maka sanksi untuk perusahaan terkait adalah pembekuan kegiatan usaha.

Baca Juga:  DPRD Bangkalan Akan Bentuk Pansus untuk Genjot PAD Tambang Galian C

“Kami berharap semua perusahaan bisa menyalurkan THR sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan, sehingga para pekerja bisa memanfaatkannya untuk persiapan lebaran,” pungkasnya.(rif/ky)