PERIODE II

Pemkab Tak Bisa Atur Harga Tembakau: DKPP Tentukan BPP, Disperindag Awasi Pengambilan Sampel!

Media Jatim
Tembakau Madura
(M. Arif/Media Jatim) Salah seorang petani di Desa Seddur, Kecamatan Pakong, menyiram tembakau.

Pamekasan, mediajatim.com — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan memiliki kewenangan bersama stakeholder terkait untuk merilis Break Event Point (BEP) atau Biaya Pokok Produksi (BPP) Tembakau.

Hingga hari ini, Jumat (15/6/2024), DKPP belum merilis berapa BPP Tembakau musim tanam 2024.

Kabid Produksi Pertanian DKPP Pamekasan Andi Ali Syahbana mengatakan bahwa BPP bukan patokan harga melainkan nominal hitungan atas biaya produksi tembakau.

“Biaya penggarapan sawah, pupuknya, hingga panennya itu masuk dalam akumulasi BEP, sehingga diketahui berapa produksi per kilonya,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Jumat (14/6/2024).

Mantan Lurah Bugih itu menegaskan bahwa BPP bukan acuan harga tembakau karena itu biaya produksi. Harga tembakau, kata Andi, harus di atas akumulasi biaya produksinya.

Banner Iklan Media Jatim

“Harga tembakau itu tidak bisa diintervensi oleh DKPP, dan kami hanya bertugas untuk menghitung biaya produksinya saja, bukan sebagai harganya,” tegasnya.

Banner Iklan Media Jatim

Lebih lanjut Andi memaparkan bahwa harga tembakau itu didasarkan kepada kualitas dan pihak pabrikan.

Baca Juga:  Rumah Terkubur APG Semeru hingga 3 Meter, Bupati Lumajang Pastikan Warga Sudah Dievakuasi

“Misalnya kualitasnya jelek sebab cuaca atau memang kurang bagus, maka tergantung pabrikan nanti berapa harganya,” tukas Andi.

Kabid Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Rayhan Akbar mengatakan hal serupa: tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga.

“Kami hanya bertugas untuk memastikan pengambilan sampel saat pembelian di gudang, apakah sudah sesuai aturan yaitu maksimal satu kilogram atau tidak,” ujarnya, Jumat (14/6/2024).

Disperindag, lanjut Akbar, juga hanya di bagian mengawasi izin pembelian. “Pembelian harus mengantongi izin ke Disperindag. Termasuk juga timbangan harus diatur ulang untuk menghindari potensi kecurangan berat,” tuturnya.

Baca Juga:  Gedung Pusat Wamira Mart Pamekasan Kini Jadi Kantor Inspektorat

Di setiap gudang yang melakukan pembelian, lanjutnya, akan ada petugas yang disiagakan setiap hari untuk mengawasi pembelian.

“Kami hanya bertugas mengawasi agar pembelian sesuai aturan. Kalau soal harga bukan ranah kami, dan kami tidak berwenang di wilayah itu,” pungkasnya.(rif/ky)