Ra Fauzi juga berkomunikasi dengan Kiai Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan KH Ahmad Fauzi Tidjani untuk memantau kompleks pesantren yang terkena banjir.
Daerah
Bangkalan Punya Alat Uji Kualitas Air Rp1,3 Miliar
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KL) DLH Bangkalan Isma’il, cara kerja alat tersebut terhubung langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Belum Ada Lahan untuk Relokasi, Satpol PP Bangkalan Hanya Berani Rapikan PKL
Menurut Kasatpol PP Bangkalan Rudiyanto, penertiban ini hanya untuk merapikan tata letak PKL saja. Tidak ada maksud untuk merelokasi. Sebab, lahan untuk menampung PKL masih belum ada.
Dua SD Bermasalah, Disdik Bangkalan Dimintai Pertanggungjawaban
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Achmad Hariyanto mengatakan, pihaknya ingin pertanggungjawaban dan solusi dari Disdik terkait permasalah di sekolah tersebut.
Lingkungan SGB Kumuh, Dispora Bangkalan Lempar Tanggung jawab
Anggota Komisi D Bangkalan Subaidi mengatakan, kondisi stadion sepakbola itu kian memprihatinkan, tidak terawat dan kumuh.
Belum Ada Pelamar Memenuhi Syarat, Pendaftaran Calon Direktur PD Sumekar Diperpanjang
Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Ernawan Utomo mengatakan, pendaftaran dibuka kembali lantaran belum ada pelamar yang memenuhi syarat.
Didemo Soal Kelangkaan Pupuk, Dispertahorbun Bangkalan Berdalih Pengiriman Lambat
Sedangkan Kepala Dispertahortbun Bangkalan Puguh Santoso menyebutkan, kelangkaan pupuk terjadi karena pengiriman dari produsen terlambat.
Diduga Soal Suka dan Tidak Suka, 20 Data Usulan P3K di Bangkalan Tak Diinput
Dia menyebut ada tiga jabatan fungsional di Puskesmas Galis. Kepala Puskemas, Kepala Tata Usaha (TU) dan Operator.
Mobil Listrik untuk Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, di Antara Deadline dan Defisit APBD 2023
Di Pamekasan, Pemkab berencana mengusulkan pengadaan setidak-tidaknya dua mobil listrik untuk Bupati Baddrut Tamam dan Wabup Fattah Jasin pada 2023 mendatang.
Kerap Hanya Main Game, DPRD Bangkalan Minta PPK dan Baperjakat Serius Evaluasi Kinerja ASN
Dia menuding pemerintah tidak memiliki sistem penilaian ASN yang jelas. Sehingga produktivitas pegawai tidak dapat diketahui.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.