Ketua DPRD Pamekasan Halili menerangkan, redaksi teks dalam dokumen yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan 2022 gagal ialah naskah LKPJ sebelum sidang paripurna internal, Rabu (18/5/2023).
dprd pamekasan
DPRD Simpulkan Pemerintahan Pamekasan 2022 Gagal: Terkuak dalam Dokumen Pansus LKPJ Bupati
Kesimpulan ini tertuang dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pamekasan yang berisi rumusan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan Tahun 2022 bersama ahli.
Serahkan 45 Nama Bacaleg, PPP Pamekasan Bidik 17 Kursi
PPP, kata Ra Wazir, tidak hanya akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan kursi yang ada, namun juga akan menambah kursi sesuai dengan komitmen partai, apalagi, PPP adalah partai yang memiliki pengurus hingga ranting.
Tolak RUU Kesehatan, Ribuan Nakes Pamekasan Tuntut DPR RI Pertahankan 10 Undang-Undang
Menurutnya, regulasi kesehatan yang selama ini telah diterapkan sudah cukup lengkap mengatur segala hal, mulai dari definisi profesi, asas, wewenang hingga semua praktik yang berhubungan dengan profesi kesehatan.
Terkuak Dokumen Mantan Kadishub Pamekasan Ajib Abdullah Sewakan Kios Pasar, DPRD: Itu Dilarang!
Larangan sewa-menyewa dan jual beli kios, kata Ismail, termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Pembelanjaan.
Selain Kepala DPRKP, Muharram Juga Plt Direktur dan Dewas Perumdam Tirta Jaya, DPRD: Tidak Seharusnya!
Plt yang sekarang, kan, merangkap Dewas, seharusnya hal itu tidak dimandatkan kepadanya, agar pucuk pimpinan bisa lebih fokus mengurai masalah di Perumdam,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Minggu (26/3/2023).
Bupati Pamekasan Resmi Lantik Masrukin Jadi Sekretaris Daerah
Pada acara tersebut, Bupati Baddrut Tamam resmi melantik Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Nurul Widiastuti.
Fraksi PKB DPRD Pamekasan Dorong Pemerintah Pusat Setujui Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun
Dia mengatakan, dukungan ini bukan tanpa sebab. Pemerintahan desa dianggap akan lebih maksimal bila masa jabatan Kades menjadi 9 tahun.
Berkali-kali Satpol PP Nangkap PSK di Warkop Pintu Gerbang Pamekasan, DPRD: Carikan Solusi!
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan Moh Hasanurrahman membenarkan bahwa Warkop Jalan Pintu Gerbang kerap menjadi obyek razia.
DPRD Kecam Komentar Wabup Fattah Jasin Soal Putus Kontrak BPJS di RSUD Waru Pamekasan
Rasyid mengatakan, apa yang dilakukan BPJS sudah benar. Sebab, survei kelayakan sudah sesuai dengan Permenkes. “Untuk menguji standar kelayakan pelayanan pasien,” sebutnya.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.