Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 minus Rp10 miliar, tutur Arief, tetapi tunjangan Kades tetap perlu dinaikkan.
dprd
Penerima BLT DBHCHT di Sampang yang Jadi Pekerja Migran Indonesia Terancam Gagal Dapat Bantuan
“Kalau menurut aturan bank, pembuatan rekening dan buku tabungannya memang tidak boleh digantikan, jadi harus orangnya langsung. Itu yang menjadi kendala, berbenturan dengan aturan bank,” ucapnya.
19 Mobil Dinas di Bangkalan Sering Dipakai Pensiunan dan Mantan DPRD, BPKAD Surati 7 OPD dan Sekwan
“Temuan kami, kendaraan tersebut sering dipakai ke mana-mana dan bahkan dibawa pulang oleh pensiunan dan mantan DPRD. Padahal seharusnya dikembalikan ke OPD masing-masing atau ke pemerintah daerah,” ulasnya.
DPRD Bangkalan Akan Bentuk Pansus untuk Genjot PAD Tambang Galian C
Karena apabila izin tambang galian C ini dimaksimalkan, kata Fathur, akan menyumbang PAD yang cukup besar untuk Bangkalan. Sesuai aturan, retribusi tambang itu 20 persen dari hasil penjualan.
Soroti Piutang PDAM Trunojoyo Rp5,8 Miliar, DPRD Sampang Tunggu RKAP untuk Evaluasi
Kata Agus, tahun lalu, pihaknya sudah menyarankan agar melakukan restrukturisasi semua pegawai di PDAM Trunojoyo. “Namun apakah dilaksanakan atau tidak, kami tidak tahu,” pungkasnya.
Lantik Pj Sekda Pamekasan, Masrukin Minta Jalin Komunikasi yang Baik dengan DPRD
“Pak Pj Sekda harus melakukan komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah. Hal ini perlu kami sampaikan karena ini hal yang krusial di penghujung tahun. Tugas di depan mata adalah menyusun RAPBD 2024 dengan kondisi keuangan yang tidak ideal dan serba kurang,” jelasnya, Jumat (17/11/2023).
Anggota DPRD Sumenep Fraksi PKS di-PAW Gegara Nyaleg dari PAN
“Sekarang anggota DPRD Sumenep sudah lengkap 50 orang,” ungkapnya, Kamis (9/11/2023).
Gus Halim Sebut Aliyadi Mustofa Kader Terbaik PKB
“Yang saya banggakan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yang menurut saya salah satu kader terbaik PKB. Kenapa saya ketakan begitu karena pak Aliyadi sudah mampu mengkolaborasikan antara pendidikan dengan politik” terangnya.
Pagu dan HPS Pengadaan Obat RSU Ketapang Selisih Jauh, DPRD Sampang Minta Dinkes KB Cek ke Lapangan
“Ini sudah masuk dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan tentunya sudah dilihat oleh banyak pihak, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi semua orang,” pungkasnya.
Kunker ke Pelabuhan Branta Pamekasan, Ketua Komisi B DPRD Jatim Nyatakan Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan
“Tentu belum terlambat bagi Pemprov Jatim untuk memberikan apa yang menjadi aspirasi nelayan Branta. Karena sebelumnya, wewenang dipegang Pemkab Pamekasan,” ungkapnya, Rabu (25/10/2023).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.