Opini  

Mewujudkan Demokrasi yang Berkeadaban

Jalannya demokrasi tanpa diimbangi dengan moralitas bisa berpotensi merusak tatanan berbangsa dan bernegara yang telah dibangun oleh Foundhing Fathers kita. Lebih-lebih, saat ini setiap orang memungkinkan untuk menyebarluaskan isi pikirannya dalam waktu yang relatif cepat. Demokrasi tanpa didasari tanggung jawab sosial akan berdampak pada kehancuran moralitas bangsa. Kenapa demikiran? Karena setiap orang merasa berhak bebas bersuara tanpa harus memikirkan dampak dari suara yang disampaikannya. Bagi saya, demokrasi yang kita bangun bukanlah demorkasi yang berkiblatkan ke dunia Barat dengan kata lain demokrasi yang sepenuhnya liberal. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berasaskan Pancasila. Mengutamakan nilai-nilai luhur dalam setiap aspeknya. Menghormati kebebasan individu selama tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang memanusiakan manusia dan menghargai kepentingan umum. Bisa dikatakan demokrasi sosial.

Opini  

Masa Depan Budaya Madura: Peluang dan Tantangan

Budaya Madura sendiri tidak hanya bersangkutan dengan budaya berbentuk fisik seperti batik, makanan khas (nasi jagung, sate lalat, dsb), tarian, karapan sapi, dan lainnya. Namun ada juga budaya yang non-fisik, bersifat abstrak. Sebab, berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang berkembang di tengah masyarakat. Seperti halnya budaya gotong royong, andhap asor (sopan santun), ketaaan kepada bhapa’, bhabbhu’, ghuru, rato ( ayah, ibu, guru, dan pemimpin).

Opini  

Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik

Segelintir pengusaha kaya raya merangkap menjadi pejabat akan menciptakan konflik kepentingan. Ketika hendak mengeluarkan aturan, kalkulasi untung rugi menjadi pijakannya. Sebab, aset-asetnya banyak yang harus diamankan. Keberpihakan kepada rakyat cukup di bibir saja. Janji menyejahterakan rakyat hanya omong kosong, alias bualan. Wajar bila kepercayaan rakyat kepada sebagian pejabat negara kian tergerus, bahkan hilang. Bagaimana mau ngurusin aset negara, jika kepentingan pribadinya selalu dikedepankan.

Opini  

Konflik Negeri Adat Pelauw dan Kariu, Siapa yang Sesungguhnya Perusuh?

Pelauw adalah pusat pemerintahan Uli Hatuhaha, memiliki batas petuanan atau hak ulayat dengan semua negeri adat di Pulau Haruku. Tidak hanya menjadi pusat yang penting pada masa lalu, di era modern ini pun oleh pemerintah, Pelauw bahkan dijadikan ibukota kecamatan, dengan populasi penduduk paling banyak di antara negeri-negeri di Pulau Haruku.

Opini  

Inamart dalam Bingkai Kebangsaan

Menarik lagi, Inamart dalam penjualan sahamnya tidak hanya terfokus pada alumni atau kepada umat Islam secara keseluruhan, melain juga diperuntukkan untuk semua orang baik lintas agama, maupun kewarganegaraan. Hal ini menjadi bukti bahwa Inamart adalah salah satu bisnis yang bertaraf nasional maupun internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagaimana yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

WhatsApp chat