MediaJatim.com, Jakarta – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Tim Koordinasi Bansos Pangan memastikan bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersalurkan tanpa pungutan apapun.
“Jangan sampai ada pungutan seperak pun, dalam bentuk apapun. Pastikan penyalurannya sampai ke tangan KPM setiap tanggal 25 setiap bulannya,” ungkap Khofifah saat menutup Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bansos pangan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Kamis (4/12).
Rakornas Tikor Bansos Pangan dihadiri Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. sbg ketua tikor dan kadis sbg sekrt tikor bansos pangan. Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Khofifah mengatakan, Presiden Jokowi telah mengamanatkan agar program subsidi Rastra secara bertahap disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari pola subsidi menjadi bansos pangan baik barupa bansos rastra maupun bantuan pangan non tunai.
Khofifah menjelaskan, transformasi Program Subsidi Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap di 44 kota, dan pada tahun 2018 akan diperluas di 181 Kabupaten dan 98 Kota. Ada pun bagi kabupaten/kota yang belum bertransformasi menjadi BPNT akan tetap diberikan dalam bentuk Bansos Rastra.
“Dengan transformasi ini maka dalam program BPNT masyarakat penerima manfaat akan diberikan beras dan telur yang diharapkan dapat mendukung perbaikan gizi dan protein bagi masyarakat kurang mampu,” imbuhnya.
Khofifah memaparkan, Pemerintah saat ini sedang mengambil langkah-langkah yang efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan dengan baik. Caranya, dengan memastikan bahwa data KPM sudah makin tepat sasaran, memastikan E-Warong sudah berjalan makin efektif, dan perlunya sosialisasi serta edukasi sebagai upaya literasi produk perbankan kepada KPM.
“Insya Allah semua infrastruktur penunjang telah siap. Dan BPNT bisa diakses setiap tgl 25 setiap bulannya serta perluasan dapat dimulai Februari 2018,” tuturnya.
Ditanya evaluasi 2017, Khofifah mengatakan penyaluran BPNT di 44 Kota relatif lancar tanpa tantangan berarti dan bisa teratasi. Karenanya, pihaknya optimistis perluasan BPNT di tahun 2018 ini akan berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menekankan agar Bansos Pangan baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bansos Rastra menjadi momentum strategis menghentikan peredaran Rastra tidak layak konsumsi.
“Kita berharap tidak ada lagi cerita rastra yang diterima masyarakat berkualitas buruk, berbau, berwarna kuning, pecah-pecah, dan lain sebagainya sehingga tidak layak konsumsi. Tolong Tikor Bansos Pangan bisa memastikan seluruh beras yang didistribusikan berkualitas medium dan layak konsumsi,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Tjahjo Kumolo memuji kesuksesan program beras sejahtera yang mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Ia meminta agar pelaksanaan di tahun 2018 lebih baik lagi.
“Untuk pelaksaan 2018, jangan sampai ada satu pun warga yang tidak menerima haknya. Ini tanggung jawab Sekda dan Kadinsos. Karena mereka memiliki aparat hingga ke level bawah,” tuturnya.
Tjahjo pun mengingatkan aparaturnya untuk memastikan bansos di terima oleh KPM setiap tanggal 25.
“Anggarannya kan juga sudah disiapkan. Sekda harus bertanggung jawab. Ada sanksi bila terjadi kelalaian,” imbuhnya. (*)
Reporter: Ubaidillah D
Redaktur: Sule Sulaiman
