MediaJatim.com, Bandung-Aroma tak sedap menyeruak dalam sistem penyaluran Kredit Ultra Mikro (KUM). Koperasi yang seharusnya berhak menjadi penyalur KUM, ternyata kurang diperhatikan. Alih-alih dibela, Kementerian Koperasi dan UKM justru memberikan rekomendasi kepada badan non koperasi plat merah sebagai penyalur KUM.
“Temuan kami di lapangan Kementerian Koperasi dan UKM justru mengarahkan (lewat surat) penyaluran KUM lewat PT. Bahana Ventura dan Pegadaian. Saya rasa ini kurang adil,” tukas Ketua Umum Induk Koperasi Syirkah Muawanah (Inkopsim), HM Al Khaqqoh Istifa kepada MediaJatim.com di sela-sela “Silaturrahim & Economics Focus, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis Penyaluran Kredit Ultra Mikro Bagi Calon Koperasi Penyalur se-Jawa Barat” di gedung Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekaerno-Hatta Bandung, Senin (2/7).
Menurutnya, langkah Kementerian Koperasi dan UKM tersebut tentu tidak bisa dibenarkan. Sebab, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Bab VI, pasal 11 ayat 1, bahwa salah satu penyalurnya adalah koperasi. Seharusnya, lanjut Gus Khaqqoh, peraturan tersebut bisa diimplementasikan dengan sungguh-sungguh karena koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa memang harus eksis dan berkembang.
“Idealnya (penyaluran KUM) langsung ke koperasi. Tidak lewat pihak kedua. Sebab jika masih melalui pihak kedua, jatuhnya ke koperasi bisa tinggi bunganya, dan ini tidak menguntungkan bagi perkembangan koperasi,” urainya.
Ia menyatakan tidak setuju jika koperasi selalu dipersepsikan tidak kapabel dan beritegritas, sehingga seakan-akan harus dijauhi ketika ada stimulus dari pemerintah. Sebab ternyata banyak koperasi yang sehat, seperti Kospin Jasa, Sidogiri dan sebagainya. “Jangan sampai koperasi tidak bisa berkembang karena kebijakan yang tak populis dari Kementerian Koperasi dan dinas koperasi sendiri,” ucapnya.
Reporter: Aryudi Abdul Razaq
Redaktur: Sulaiman
