MediaJatim.com, Pamekasan – Manajer Madura United Haruna Sumitro mempertanyakan terkait putusan penundaan kompetisi Liga 1 2018, usai insiden maut yang menimpa Haringga Sirila saat mendukung Persija Jakarta kala away ke kandang Persib Bandung, (23/09) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Putusan menunda kompetisi harus diperjelas siapa yang melakukan, PSSI sebagai induk sepakbola Indonesia atau pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebab, menurut Haruna Sumitro harus hati-hati menyikapi masalah seperti ini.
“Yang declare melakukan penundaan itu liga, pssi atau pemerintah?. Dalam hal ini harus hati-hati menyikapi!. Karena kalau dasarnya perintah dari pemerintah, saya masih trauma dengan kosa kata ‘intervensi’,” ujar Haruna Sumitro, (25/09).
Semestinya PSSI sebagai federasi yang harus di depan menuntaskan masalah ini, klub hanya patuh terhadap perintah federasi dalam hal kompetisi.
“Kalau idenya sebagai hari berkabung terhadap peristiwa itu sebagai peristiwa nasional, silahkan pemerintah menetapkannya,” tambah mantan ketua PSSI Provinsi Jawa Timur itu.
Namun apabila menyangkut law inforcement terhadap perilaku dalam sepakbola, lanjut Haruna, mestinya domain dari federasi dalam menangani masalah itu sampai tuntas. Sehingga ukurannya bukan waktu 1-2 minggu tapi apa yang akan dilakukan dan memerlukan waktu berapa lama.
“Bentuk tim independent untuk menghasilkan law inforcement yang kredibel dan punya efek jera,” tegasnya.
Seharusnya pihak klub bebas dari kepentingan, hanya melihat rule yang ada. “Kalau perlu tim Komdis AFC atau FIFA yang menangani masalah ini agar respect yang selalu menjadi jargon sepakbola bisa menjadikan diwujudkan,” pungkas Haruna.
Reporter: Sulaiman
Redaktur: Aryudi AR
