Masalah di Klampokan, Tak Gelar Musdes BLT-DD hingga Pos Covid-19 yang Tidak Layak

Media Jatim
Warga KP Semanggi, RT/RW 04/02, Desa Klampokan, Hadi. (Foto: Irwan Suciono/MJ)

MediaJatim.com, Situbondo – Berbagai permasalahan terjadi di Desa Klampokan, Kecamatan Panji. Mulai dari Pembahasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari Dana Desa (DD) seharusnya diutamakan mengingat dampak penyebaran Covid-19 terus meluas, hingga kini belum dilaksanakan.

Hal ini diungkap langsung oleh Warga KP Semanggi, RT/RW O4/02, Desa Klampokan Hadi. “Desa disini itu berbeda, hingga saat ini Musdes BLT-DD tidak dilakukan,” ujar Hadi, Jumat (1/5/2020).

Bukan hanya itu saja, pembagian masker yang dilakukan Pemerintah Desa Klampokan juga tidak merata. Hadi membeberkan, sejauh ini Pemerintah Desa dikenal tidak transparan dalam anggaran setiap kegiatan.

“Pembagian masker pun tidak merata. Mumlahnya yang dibagikan tidak jelas banyaknya. Pokoknya disini itu serba tidak transparan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Bayi yang Dibuang di Sumenep Akan Dikirim ke PSAB, Berikut Syarat-Syarat untuk Mengadopsi! 

Mirisnya lagi, Pos Penanganan Covid-19 yang masuk dalam anggaran yang sangat besar diduga tidak layak dan seringkali hanya digunakan sebagai tempat nongkrong saja.

“Pos Covid-nya bisa dicek sendiri, malamnya hanya menjadi tempat berkumpul orang saja. Bahkan alat pengukur suhu tidak ada, Ember tempat air saja baru dikasih oleh Kepala Desa. Saya harap pihak Pemerintah bisa turun langsung agar dana anggran untuk Covid-19 tidak banyak disalahgunakan,” bebernya.

Soal Dana Penanganan Covid-19 dan BLT-DD, Ketua Umum LSM Siti Jenar Eko Febrianto sudah pernah memperingatkan untuk tidak disalagunakan.

“Kami akan turun ke lapangan, jika ditemukan adanya penyimpangan maka akan saya laporkan. Saya tidak mau mengatakan untuk kedua kalinya, intinya masalah dana penanganan bencana kemanusiaan ini, Kepala Desa jangan sampai main-main,” ungkapnya.

Baca Juga:  Warga Keluhkah Paving di Taman Tajamara Amblas, DLH Sumenep Janji Segera Perbaiki!

Eko Febrianto berharap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lutfi Joko Prihatin bisa bertindak tegas, apabila ada Kepala Desa yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam penggunaan Dana Penanggulangan Covid-19.

“Saya harap Kepala DPMD bisa tegas menindak oknum Kepala Desa yang nanti bermain-main dengan Anggaran Covid-19,” tukasnya.

Sementara Kepala Desa Klampokan, Kecamatan Panji Ady Arso tidak dapat dimintai keterangan hingga berita ini diterbitkan.

Reporter: Irwan Suciono

Redaktur: Zul