MediaJatim.com, Pamekasan – Salah satu Pimpinan DPRD Pamekasan, Syafiuddin, mensupport penuh rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau insentif kepada para guru non-katagori, utamanya mereka yang selama ini mengabdikan dirinya sebagai Guru Ngaji.
“Kami mendorong kepada Pemkab Pamekasan agar memberikan insentif kepada Guru Ngaji, TPQ, Madrasah Diniyah (Madin), dan guru swasta non-sertifikasi,” tegas Syafiuddin.
Mereka, tambahnya, wajib dapat sentuhan BLT. Sebab, masuk golongan penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak Covid-19.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan, bila hal tersebut diseriusi oleh pemkab tentu punya nilai plus; sangat bernilai positif dalam menyikapi persoalan sosial-ekonomi di tengah wabah Covid-19 menjelang Lebaran Idul Fitri 1441 H tahun ini.
Ketua PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pamekasan itu menambahkan, dirinya merasa lega apabila Guru Ngaji betul-betul mendapat perhatian serius dari Pamkab Pamekasan. Sebab, hal tersebut akan meringankan beban hidup mereka.
“Penting pula diketengahkan BLT atau sejenisnya kepada guru Madin yang selama ini sering luput dari pantauan pemerintah. Karena mereka telah memberikan kontribusi besar dalam menanamkan karakter terhadap penerus bangsa. Mereka sangat membutuhkan bantuan saat ini,” ujar mantan aktivis PMII tersebut.
Menurutnya, kinerja Pemkab Pamekasan sejauh ini sudah sangat baik dalam menanggulangi dampak Covid-19. Pemkab sudah membantu masyarakat terdampak Covid-19 yang sasarannya pelaku seni dan Pedagang Kaki Lima (PKL) terdampak yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
“Ikhtiar pemkab dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat perlu diapresiasi. Oleh karena itu, saya berharap agar rencana pemberian insentif kepada Guru Ngaji ini cepat terealisasi,” tambahnya.
Sebelum Guru Ngaji dan guru non-katagori lainnya belum dapat bantuan, Syafiuddin akan terus melakukan upaya maksimal agar Pemkab Pamekasan cepat bergerak. Dari komunikasi yang diterimanya sejauh ini, dikatakan Pemkab Pamekasan tampak serius guna mewujudkannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Akhmad Zaini mengaku tengah mengkaji rencana pemberian insentif kepada guru honorer non kategori di tengah wabah Covid-19, utamanya terhadap Guru Ngaji.
Pihaknya tidak mau gegabah dalam melangkah. Sebab, masih dilakukan kajian terkait postur keuangan daerah.
“Ada guru PNS dan guru non-PNS. Guru non-PNS ini dibagi menjadi guru sertifikasi dan yang tidak sertifikasi. Kemudian juga ada K2 dan guru bidang studi, keduanya sudah dapat insentif. Yang tidak dapat ini guru non kategori karena masih dalam kajian,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkab Pamekasan terus berikhtiar menelorkan kebijakan yang sarat manfaat, terutama terhadap mereka yang terdampak perekonomiannya lantaran wabah Covid-19.
“Kita berdoa dan berikhtiar terus agar wabah ini cepat mereda,” tukasnya.
Reporter: Bahrul Rosi
Redaktur: Sulaiman
