MEDIAJATIM.COM | Pamekasan – Pengasuh Pondok Pesantren Matlabul Ulum Kecamatan Lenteng Sumenep, Jawa Timur, KH. Taufiqurrahman mendoakan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam sebagai gubernur pertama provinsi Madura.
Hal itu disampaikan kiai sepuh tersebut dalam acara penyerahan naskah hasil kajian akademik pemekaran kota Pamekasan kepada bupati dan ketua DPRD Pamekasan di ruang peringgitan Mandhapa Agung Ronggosukowati, Rabu (17/2/2021) siang.
“Pemekaran Pamekasan ini semoga bersamaan dengan izin Allah, dan semoga bapak bupati Pamekasan menjadi gubernur pertama provinsi Madura,” kata KH. Taufiqurrahman disambut tepuk tangan tokoh dan ulama Madura yang hadir.
Dia berharap, pemekaran kota Pamekasan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura dan Pamekasan secara khusus.
Sementara itu Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam usai pertemuan menyampaikan, naskah akademik pemekaran kota Pamekasan hasil kajian dari berbagai perguruan tinggi yang dimotori oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Hasil kajian tersebut kemudian akan didiskusikan atas berbagai kemungkinan, sebab pemekaran wilayah itu bukanlah sesuatu yang mudah.
“Kita akan telaah dan didiskusikan dengan pemerintahan di atas kita, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian saya sampaikan terimakasih atas kajian ini,” ungkapnya.
Dewan Penasehat PW GP Ansor Jawa Timur ini berharap, ikhtiar membentuk provinsi Madura tidak meninggalkan local wisdom sebagai identitas Madura yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Karakteristik Madura sebagai suku tidak boleh hilang.
“Karenanya, etos Madura harus dijaga menjadi spirit dan inspirasi untuk bekerja lebih luar biasa lagi. Khusus kota (pemekaran, red) ini bersifat administrasi kenegaraan, karena bersifat administrasi, maka seluruhkan harus didiskusikan dan dikonsultasikan,” tambah bupati enegik tersebut.
Pantauan di lokasi, penyerahan naskah akademik pemekaran kota Pamekasan itu dihadiri oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, H. Zaini, koordinator Nahdlatul Ulama Madura, KH. Ali Makki, RKH. M. Nasir dari Bangkalan, KH. Taufiqurrahman dari Sumenep dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.
“Tidak karena hasil kajian ini kemudian langsung, melalui proses kajian dulu. Biasanya, berdirinya suatu kota itu dimulai dari kota administrasi dulu, bisa saja bertahun-tahun. Perjuangan masih panjang,” tutup mantan anggota DPRD Jawa Timur dua periode tersebut.
Reporter: Bahrul Rosi
Redaktur: Sulaiman
