MEDIAJATIM.COM | Sidoarjo – Ketua DPW Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Jawa Timur, Holik Ferdiansyah menyebut kebijakan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Mudhlor dalam pengangkatan empat direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo melalui panita seleksi adalah bagian dari nepotisme dan balas budi dalam Pilbup tahun 2020 lalu.
“Dari awal pembentukan pansel (panitia seleksi) calon direksi PDAM Delta Sidoarjo kami sudah curiga ada nepotisme, bahkan kongkalikong dimana tim pansel dan empat calon jajaran direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo adalah orang-orang dalam pemenangan Gus Mudhlor di Pilbup 2020 lalu,” kata Holik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).
Aktivis HMI itu menambahkan, pengangkatan empat jajaran direksi PDAM Delta Sidoarjo diduga cacat hukum dan tidak sesuai dengan perundang-undang.
“Empat direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang terpilih tersebut tidak memenuhi syarat andai saja tim Pansel mengunakan undang-undang yang benar,” ujarnya.
Jika ditinjau menurut Permendagri No 2 Tahun 2007, kata Holik, pengangkatan empat jajaran direksi tersebut jelas cacat secara hukum karen ada transaksi jabatan.
“Tanggal 3 Juni 2021 kemaren, kami sudah melayangkan surat aksi demonstrasi yang rencananya diikuti oleh kawan-kawan mahasiswa se Jawa Timur yang tergabung dalam LAWAN Institute dan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Cuma aksi unjuk rasa tersebut kami batalkan karena adanya lonjakan covid-19 di Jatim dan penyekatan di Suramadu yang mengakibatkan kawan-kawan dari Madura tidak bisa ikut serta,” tururnya
Sebagai gantinya, pihaknya akan mengirim surat pemberitahuan aksi lagi yang akan dilaksanakan dalam pekan ini.
“Kami sudah koordinasi dengan ICW di Jakarta untuk sama-sama melakukan aksi serentak di depan KPK,” tambahnya.
Sejak dipilihnya tim Panitia Seleksi dan diumumkannya empat jajaran direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo, jelas Holik, tercium adanya bau-bau gratifikasi yang kemungkinan menyeret Gus Mudhlor selaku Bupati Sidoarjo dan orang-orang yang ikut serta dalam pemilihan empat jajaran direksi tersebut.
“Kami memang sudah curiga bahwa dalam pembentukan team Pansel dan pemilihan empat jajaran direksi tersebut ada gratifikasi yang melibatkan team pansel. Bupati Sidoarjo dan empat jajaran direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang terpilih. Oleh sebab itu dalam tuntutan aksi yang kami kirim ke Polresta Sidoarjo di antaranya adalah meminta KPK untuk segera memeriksa ketiga pihak tersebut,” pungkasnya.
Reporter: Kholisin
Redaktur: Zul
