MEDIAJATIM.COM | Madiun – Satuan Kerja (Satker) Korwil Madiun melakukan Deklarasi Janji Kinerja 2022 dan Penandatanganan Komitmen Bersama, di Aula Sahardjo Lapas Kelas I Madiun, pada Selasa (25/1/2022) pagi.
Kegiatan Deklarasi tersebut dilakukan bersama oleh jajaran Kemenkumham Jatim Satker Korwil Madiun, diantaranya Lapas Kelas I Madiun, Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, Bapas Kelas II Madiun, Lapas Kelas IIB Ngawi, Rutan Kelas IIB Magetan, Rutan Kelas IIB Ponorogo dan Rutan Kelas IIB Pacitan.
Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri saat membacakan sambutan Wali Kota Madiun mengungkapkan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan nilai persepsi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Ini merupakan wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi secara sungguh-sungguh. Yang kita yakini dapat meningkatkan wibawa dan citra Pemerintah,” kata Inda Raya.
“Atas nama seluruh warga masyarakat, saya Walikota Madiun mendukung acara pencanangan ini,” tambah Inda Raya.
Sementara itu, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Jaya Saputra, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut.
Jaya yakin, hal ini akan menjadi pengikat antar petugas, untuk saling mengingatkan dalam bekerja sesuai dengan aturan dari Menkumham.
“Dalam mencapai tujuan bersama, perlu menyatukan visi misi. Agar tercipta sepemikiran dan sudut pandang yang sama,” tutur Jaya.
Sedangkan, Kalapas Pemuda Madiun Ardian Nova selaku Ketua Korwil Madiun menjelaskan, deklarasi bukan sekedar pernyataan ceremonial.
Tetapi menurut Nova, deklarasi ini bertujuan untuk mengukuhkan komitmen, agar bekerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Rensra).
“Bertujuan sebagai alat kendali kinerja. Memastikan seluruh sasaran dan target tercapai dengan baik dan berkualitas. Sehingga meningkatkan nilai integritas dalam kinerja, secara otomatis meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Nova Ardian yang juga menjabat sebagai Plt. Kalapas Kelas I Madiun.
Nova berharap kegiatan ini menjadi pengingat kepada seluruh jajaran Kemenkumham se-Korwil Madiun bahwa memiliki tanggung jawab. Tepatnya, tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan dan masyarakat.
“Kedepan, dengan pelayanan yang baik. Seluruh UPT di Madiun bisa mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi),” terang Nova Ardian.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin juga mengapresiasi adanya inovasi yang diciptakan satker Korwil Madiun melalui aplikasi.
“Hal ini menjadi peluang bagi siapapun yang menyelenggarakan layanan publik untuk melakukan inovasi pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi,” puji Agus Muttaqin.
Rangkaian kegiatan deklarasi janji kinerja dan penandatangan komitmen bersama ini turut dilaksanakan secara virtual oleh seluruh jajaran satker Korwil Madiun di masing-masing Kantor.
Kepala Kantor Imigrasi Madiun, Andro Eka Putra menambahkan bahwa deklarasi janji kinerja ini bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Imigrasi Madiun berkomitmen terus dalam memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat demi mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Tahun 2022. Hari ini seluruh jajaran Imigrasi Madiun ikut melaksanakan deklarasi ini secara virtual di Aula Kanim,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Madiun Andro Eka Putra menambahkan.
Andro menjelaskan, komitmen bersama membangun ZI bertujuan untuk mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka mengawal kinerja seluruh jajaran Kemenkumham secara berintegritas.
Tahun ini, Kemenkumham menggagas tema “Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural.”
“Tema ini diwujudkan dalam Target Kinerja mulai di tingkat pusat hingga target di wilayah. Target-target ini yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kantor Imigrasi Madiun untuk mewujudkan perubahan birokrasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” pungkas Andro. (*)
