MEDIAJATIM.COM | Surabaya – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, melakukan silaturahim dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (23/06/2022).
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Negara Grahadi itu, Komisi B DPRD Jatim yang dipimpin langsung Aliyadi Mustofa tersebut, membawa isu-isu hangat di bidang perekonomian untuk didiskusikan bersama dengan orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim itu.
Usai melakukan silaturahim dan berdiskusi banyak hal dengan Gubernur Jatim, Aliyadi mengungkapkan, pembangunan di sektor ekonomi yang memang menjadi fokus komisi yang dipimpinnya.
Sedikitnya, ada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang menjadi mitra Komisi B DPRD Jatim. Oleh karenanya, Aliyadi menuturkan, diskusi dan sharing pemikiran di bidang ekonomi perlu dilakukan oleh legislatif dan eksekutif.
“Kami (Komisi B DPRD Jatim, red), silaturahim dan meminta arahan-arahan Bu Gubernur, kaitannya dengan pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini penting dilakukan agar arah pembangunan di bidang ini sesuai dengan visi misi Gubernur,” ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menunjukkan progres yang sangat baik. Bahkan, pada kuartal I Tahun 2022, ekonomi Jatim tumbuh hingga 5,20 persen mengungguli pertumbuhan secara nasional.
Oleh sebab itu, menurut Aliyadi, momentum yang sangat baik ini perlu dijaga dengan melakukan penguatan di berbagai lini. Baik dari sisi penyelenggara pemerintahan, maupun hal-hal lain berupa program-program prioritas yang juga menjadi tugas legislatif untuk ikut mengawal agar sesuai dengan visi misi gubernur.
“Momentum keberhasilan Jatim dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dijaga bersama. Kami siap berkomitmen untuk ikut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Di samping pertumbuhan ekonomi, Aliyadi mengaku juga membawa isu wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang ternak warga di Jawa Timur. Pada forum itu, pihaknya meminta agar Pemprov Jatim segera mengambil kebijakan taktis agar ternak warga bisa segera terbebas dari wabah PMK.
“Wabah ini juga butuh penanganan serius agar tidak semakin parah. Jika dibiarkan tanpa tindakan, nantinya perekonomian warga juga terganggu,” pungkasnya. (*)
